JoSS, SEMARANG – Warga binaan Resosialisasi Argorejo atau terkenal dengan sebutan Sunan Kuning, diajak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan Pemilu 2019. Pengawasan tersebut terkait kemungkinan adanya money politics atau kecurangan-kecurangan lainnya.
Selain itu, tujuan sosialisasi bagi warga binaan Resosialisasi Argorejo atau Sunan Kuning ini bertujuan memberikan pemahaman kepada PSK, bahwa mereka semua memiliki hak pilih yang harus digunakan sebaik-baiknya.
Kegiatan itu dilakukan dengan sosialisasi balai RW 004 Jalan Sri Kuncoro Semarang. Para warga binaan Resosialisasi Argorejo itu memang diwajibkan hadir sesuai instruksi pengurus resosialisasi.
Baca juga: SK Ditutup, Kekerasan Seksual Sulit Terkontrol
Sosialisasi terkait pemilu itu bukan kali pertama dilakoni warga binaan di Resosialisasi Argorejo. Sudah banyak kalangan yang, baik dari pemerintah mau pun personal yang sudah berdatangan ke daerah yang terkenal sebagai kompleks prostitusi terbesar di Semarang itu.
Mayoritas mengajak warga binaan resosialisasi untuk turut berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Baik dengan cara memberikan hak pilihnya saat pemungutan suara, 17 April nanti, mau pun turut melakukan pengawasan terhadap praktik kecurangan-kecurangan, seperti money politics.
Sayangnya, ajakan itu tampaknya ditanggapi dingin oleh warga binaan Resosialisasi Argorejo. Mayoritas terkesan acuh tak acuh, bahkan terkadang memilih absen saat sosialisasi digelar.
“Saya belum tahu mau milih apa? Mungkin golput alias tidak mencoblos. Buat saya, apa artinya Pilpres. Toh siapa yang terpilih enggak menjamin kehidupan saya lebih baik,” ujar Eka, warga binaan, seperti yang dilansir dari semarang.solopos.com, Jumat (22/3).
Sikap apatis itu wajar ditunjukkan Eka. Perempuan yang mengaku sudah hampir dua tahun berprofesi sebagai pemandu karaoke di Sunan Kuning itu menilai selama ini kebijakan pemerintah masih jauh dari kata berpihak padanya.
“Harapannya sih tentu, setelah Pilpres harga-harga kebutuhan pokok lebih murah, biaya kesehatan juga, dan terutama lapangan kerja,” ujarnya.
Senada juga diungkapkan Tyas, 31, yang mengaku asal Ambarawa, Kabupaten Semarang. Ibu satu anak itu mengaku tidak peduli dengan pesta demokrasi yang saat ini berlangsung.
Ia hanya peduli bahwa dirinya harus mengais rejeki untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apalagi anaknya, yang masih remaja mengidap cerebal patsy (CP) sehingga membutuhkan biaya kesehatan yang tidak sedikit setiap bulan. (nug/lna)
Leave a Reply