fbpx Press "Enter" to skip to content

SK Ditutup, Kekerasan Seksual Sulit Terkontrol

Mari berbagi

JoSS, SEMARANG – Rencana penutupan Resosialisasi Sunan Kuning, di kawasan perkampungan Argorejo, Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Semarang mendapat perhatian dari aktivis perempuan. Penutupan resos tanpa kesiapan ketrampilan dari pekerja seks perempuan (PSK) hanya akan meningkatkan penyebaran aktivitas seksual.

“Kalau dilihat secara sosial itu memang tidak bagus. Tapi pemerintah perlu memikirkan ketika sudah ditutup mbaknya (PSK) kemana ? dan penyebarannya juga harus dipikirkan,” tutur psikolog dari Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Diana Mayorita usai Dialog Cegah Kekerasan Seksual; Gerakan Semarang Ramah Perempuan di Wisma Perdamaian (Wisper), Semarang, Kamis (29/11).

Menurut Diana, SK ditutup tanpa persiapan skill usaha, para PSK akan berpindah tempat, menyebar ke titik-titik strategis di Kota Semarang dan sekitarnya. Kondisi demikian akan berbanding lurus dengan potensi penularan penyakit menular seksual (PMS) maupun ancaman kekerasan seksual.

“Kalau di resos, kesehatan dan lain-lain terkontrol. Jadi Ketika ada penyakit akan bisa diminimalisir penyebarannya. Mungkin ada penularan tapi tidak seperti di Poncol yang susah dipantau. Dan soal kekerasan seksual, kalau sudah keluar maka sulit juga dipantau,” beber dia.

Diketahui, Walikota Semarang Hendrar Prihadi menyatakan Pemkot Semarang akan menutup secara permanen Resos Argorejo pada 2019. Meski berstatus resos namun kenyataannya mirip lokalisasi sehingga dinilai tidak pantas mencari nafkah dengan praktik prostitusi. Alasan lain adalah dampak negatif yang ditimbulkan seperti tindakan kriminal, penyebaran HIV/AIDS, trafficking.

“Saya rasa sesuai dengan keputusan Menteri Sosial, kita sepakati tahun depan Sunan Kuning harus ditutup,” tegas dia usai membuka acara Kampanye Hari Anti HIV/AIDS di Taman Budaya Raden Saleh (TBRS) Semarang, Kamis (22/11).

Diana tidak memungkiri para PSK tetap rawan menjadi korban kekerasan seksual meski berada di lingkungan SK. Namun ketika ada pendampingan, termasuk pengawasan dari pengelola panti, potensi tersebut bisa diminimalisir. Setidaknya ketika terjadi sebuah peristiwa kekerasan seksual, kasusnya bisa terungkap.

“Biasanya kalau terjadi kekerasan seksual sudah ditangani pengurus resosnya. Biasanya kasus perebutan anak, kalau kekerasan terhadap perempuannya jarang,” tuturnya.

Baca juga: ESDM Gelontorkan 6.740 Paket Konverter Kit Untuk Nelayan

Kasus kekerasan perempuan di lingkungan SK belum lama ini menimpa PSK penghuni Wisma Mr Classic di Kampung Argorejo 3. PSK berinisial ASA alias N alias A (23), warga Kendal tersebut dibunuh oleh pelanggannya, D (16), penduduk Ngaliyan, Semarang. D nekat membunuh dengan cara mencekik lantaran sakit hati atas ucapan dan pelayanan korban. Pelaku diringkus polisi dalam tempo dua hari setelah pembunuhan, Kamis (13/9).

Terkait dengan upaya meminimalisir pengurangan kekerasan, Seruni bersama lembaga perlindungan perempuan dan pemerintah terus berupaya melakukan edukasi ke masyarakat. Tidak hanya di SK,juga menyasar kelompok-kelompok masyarakat di level kelurahan dan RW.

“Tentunya tidak hanya perempuan diedukasi tapi juga laki-laki. Karena sampai sekarang banyak laki-laki anggap ini tidak penting, di Indonesia itu patriraki, mengganggap laki-lali lebih tinggi dari perempuan, padahal laki-laki buruh perempuan tapi karena gengsi tinggi mengganggap hak-hak perempuan tidak penting,” jelasnya.

Koordinator Divisi Informasi dan Komunikasi LRC KJHAM Witi Muntari menambahkan hingga saat ini masih terjadi hambatan di upaya pendampingan dan penanganan kasus perempuan korban kekerasan. Seperti ketidakberanian perempuan berbagi informasi kekerasan, kejenuhan ketika berupaya mencari keadilan di institusi penegak hukum hingga masih adanya anggapan masalah kekerasan perempuan adalah wilayah privat,

“Artinya kasus kekerasan terhadap perempuan tidak menjadi wilayah public, dimana orang lain bisa melaporkan,” katanya.

Terkait hal ini, LRC KJHAM terus mendorong ada komitmen dan keseriusan pemerintah dalam upaya perlindungan perempuan. Khususnya di payung hukum RUU Kekerasan Seksual. “2016 memang sudah masuk dalam prolegnas. Tapi memang sampai 2018 masih mandeg pembahasannya, ya banyak juga tantangannya,” pungkas Witi. (joy/okt/lna)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id