JoSS, JAKARTA – Realisasi anggaran bantuan sosial (bansos) pada Januari 2019 mencapai Rp15,1 triliun. Angka ini meningkat 182,9% atau hampir tiga kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp5,3 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan besarnya bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah di awal tahun didorong oleh realisasi Program Keluarga Harapan (PKH). Pada tahun ini, pencairan PKH yang sebelumnya diberikan setiap Februari, Mei, Agustus dan November kini dicairkan pada Januari, April, Juli, dan Oktober.
Tak hanya itu, besarnya penyaluran bansos di awal tahun juga disebabkan peningkatan besaran bantuan yang diterima per kepala keluarga (KK), khususnya terkait indeks kesehatan dan pendidikan.
Saat ini, bantuan PKH untuk indeks kesehatan dipatok Rp2,4 juta per tahun per jiwa atau naik dari tahun sebelumnya yakni Rp1,2 juta. Kemudian, penyaluran PKH untuk indeks pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang tadinya sebesar Rp450 ribu, Rp750 ribu, dan Rp 1 juta kini menjadi sebesar Rp900 ribu, Rp1,5 juta, dan Rp2 juta per tahun per kepala.
Maka dari itu, tak heran jika pagu anggaran PKH di dalam APBN tahun ini mencapai Rp34,3 triliun, atau naik signifikan dibanding 2018 yang hanya Rp19,3 triliun. “Realisasi anggaran bansos ini cukup naik karena ada kenaikan anggaran PKH yang mencapai dua kali lipat,” terang Sri Mulyani, Rabu (20/2).
Melonjaknya pengeluaran pemerintah untuk bansos di awal tahun juga tercermin di realisasi belanja Kementerian Sosial. Hal ini lantaran program bansos seperti PKH hingga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) masuk ke dalam pagu anggaran Kemensos.
Baca juga: Pemerintah Target Entaskan Kemiskinan 800 Ribu Keluarga
Hingga akhir Januari 2019, realisasi belanja Kemensos telah mencapai Rp13,02 triliun atau lebih tinggi 300,61 persen dibandingkan realisasi Januari 2018 yang hanya sebesar Rp3,25 triliun.
“Dan ini menyebabkan belanja kementerian dan lembaga hingga akhir Januari sudah mencapai Rp32 triliun, atau meningkat dibanding realisasi Januari tahun lalu yakni Rp20,2 triliun,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo mewanti-wanti kepada para penerima PKH dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) menggunakan bantuan tersebut hanya untuk kepentingan pendidikan dan gizi anak.
Hal tersebut disampaikan Jokowi kala turut menyalurkan bantuan PKH dan BPNT kepada 1.000 warga yang hadir di Graha Insan Cita, Depok, Jawa Barat, belum lama ini, seperti dikutip dari CNNIndonesia.
“Hati-hati, hati-hati anggaran ini sudah sejak awal memang diperuntukkan untuk kepentingan pendidikan, gizi anak,” kata Jokowi kepada para warga Depok tersebut.
Untuk wilayah Depok, katanya, pemerintah mengucurkan bantuan PKH dan BNPT sebesar Rp70,55 miliar dengan rincian Rp26,46 miliar untuk 21.374 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dan Rp 44,09 miliar untuk 33.408 penerima BPNT.
Lebih lanjut, Jokowi berharap dana bantuan yang diberikan dengan besaran bervariasi untuk masing-masing keluarga itu diprioritaskan untuk anak dan ibu hamil. Menurut Jokowi, besaran bantuan bagi keluarga yang memiliki ibu hamil sebesar Rp2,4 juta. (lna)
Leave a Reply