fbpx Press "Enter" to skip to content

Pemerintah Target Entaskan Kemiskinan 800 Ribu Keluarga

Minggu, 3 Februari 2019
Mari berbagi

JoSS, Solo – Pemerintah menargetkan 800 ribu keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tergraduasi pada tahun 2019. Terget pengentasan kemiskinan tersebut mencapai 8% Dari total Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 10 juta Keluarga.

Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan jumlah KPM yang telah sejahtera atau graduasi terus mengalami peningkatan.

Pada tahun 2017 sebanyak 230.351 KPM atau sebesar 2,3 persen dari total 6 juta peserta graduasi. Pada tahun 2018 tercatat 621.789 KPM atau sebesar 6,21 persen graduasi dari 10 juta KPM.

“Target yang keluar, yang lulus dari PKH tahun ini, atau graduasi kita dorong 800 ribu dari 10 juta (peserta PKH). Untuk graduasi tentu dengan program-program komplementer, seperti KUBE (kelompok usaha bersama) dan sebagainya. Hal inilah yang akan kita tingkatkan,” ujarnya, Minggu (3/2).

Dia menjelaskan pada tahun 2018, ada 600 ribu peserta PKH di seluruh wilayah Indonesia yang graduasi.

Peningkatan jumlah graduasi mandiri peserta PKH, seiring dengan tekad pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan hingga di bawah 9,5 persen.

Untuk itu, Kemensos akan meningkatkan pelaksanaan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) atau Familly Development Session (FDS).

Baca jugaPerang Strategi Penurunan Kemiskinan Ala Yasin & Ida

Dia menambahkan kegiatan dilakukan secara masif oleh para pendamping PKH ke setiap KPM.

Pendamping mengarahkan KPM agar memanfaatkan bantuan PKH untuk keperluan produktif di antaranya meningkatkan kesehatan ibu dan anak melalui pembelian pangan yang mendukung pada peningkatan gizi.

Selain itu, meningkatkan partisipasi sekolah bagi anak-anak agar dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi serta mengarahkan para penerima manfaat PKH untuk mewujudkan kemandirian ekonomi agar tidak tergantung pada bantuan PKH.

“Target peningkatan jumlah KPM yang tergraduasi sangat realistis mengingat indeks bantuan dan FDS yang juga ditingkatkan,” tambah Mensos.

Menurut Agus, sistem penyaluran PKH tahun ini juga diubah dari yang sebelumnya flat menjadi non flat. Di tahun 2019 ini, dilihat komponen beban di keluarga penerima manfaat.

“Komponen itu kita sesuaikan demi keadilan, karena yang kita lihat sekarang adalah beban per keluarganya, sehingga sistem penyalurannya harus kita sesuaikan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kemensos RI Nur Pujianto mengatakan jumlah bansos PKH yang diterima Jawa Tengah pada tahap pertama sebesar Rp2,03 triliunterdiri dari Bansos PKH sebesar Rp1,74 triliun untuk 1.449.066 Keluarga dan Bantuan Pangan Non Tunai sebesar Rp284 miliar untuk 2.583.813 Keluarga.

Nur Pujianto menambahkan realisasi penyaluran PKH hingga 30 januari mencapai 83,50% dan BPNT 90,88% pada tahap pertama.

“Penyaluran dilakukan secara serentak sejak pertengahan Januari,” tambahnya. (ton/lna)

Jadi yang pertama berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

joss.co.id