JoSS, KARANGANYAR – Ketua DPRD Jawa Tengah, Rukma Setiabudi menyepakati penyusunan program pembangunan yang didasari isu strategis dan upaya pemenuhan target pengentasan kemiskinan, peningkatan perekonomian dan penurunan angka pengangguran.
Hal itu disampaikan Rukma dalam Musrenbang dan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD tahun 2020 di Lorin Hotel,Karanganyar, Kamis (14/2).
Rukma menilai prinsip kemanfaatan secara langsung penting bagi masyarakat. Untuk itu, dalam penyusunan RKPD, ia menyarankan berbagai tindakan efektif mengentaskan kemiskinan seperti pengurangan beban keluarga miskin dan peningkatan ekonomi keluarga.
“Kami sependapat bahwa kewajiban Daerah untuk menyusun RKPD dari tahun ke tahun, pertama-tama harus tetap disemangati oleh prinsip kemanfaatannya secara langsung bagi masyarakat. Dalam kerangka besar pelaksanaan RPJMD 2018-2023,” katanya dalam pidatonya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan prinsip kemanfaatan bagi rakyat tersebut hanya dapat terpenuhi jika rencana pembangunan disusun ke dalam program/kegiatan yang fokus pada prioritas dan sasaran berdasarkan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi; serta berorientasi pada output, outcome, benefit dan impact yang terukur.
“Kami juga sependapat bahwa penanganan isu-isu strategis pembangunan daerah tersebut memerlukan upaya peningkatan inovasi dan kreasi dalam setiap program/kegiatan berdasar pada hasil penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan berbagai terobosan,” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut Rukma dalam tahapan penting (critical) berupa penentuan program/kegiatan dan pengalokasian anggaran indikatifnya, kami sependapat sekaligus mendukung perlunya konsistensi dan keseriusan untuk menjalankan perencanaan berbasis money follow programme priority,” ujarnya.
Baca juga: Rukma: Pers Nasional Adalah Garda Depan Penangkal Hoax

Dia menilai perencanaan pengganggaran dengan memprioritaskan pada program tersebut lebih efektif dan efisien karena akan menentukan apakah kesejahteraan masyarakat meningkat serta prinsip pembangunan daerah yang berkelanjutan dapat terus dijalankan.
Sementara itu terkait dengan indikator kinerja utama pembangunan Jateng, Rukma menyarankan adanya intervensi penanganan kemiskinan agar lebih terfokus dan ditunjang pembiayaan untuk berbagai kegiatan yang dapat mengurangi pengeluaran keluarga miskin.
Selain itu juga meningkatkan sosialisasi perubahan perilaku manusia dari keluarga miskin untuk mengurangi konsumsi makanan yang tidak berkalori. Pengendalian jumlah anak dari keluarga miskin dengan mewajibkan Keluarga Berencana.
“Sinergitas seluruh potensi pembiayaan baik APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, APBDes dan CSR BUMN/BUMD, maupun swasta, sangat diperlukan dalam menjalankan program ini,” tuturnya.
Adapun untuk mengurangan angka pengangguran, Rukma mendorong tumbuhnya start up wirausaha muda, baik melalui pelatihan maupun penguatan kurikulum di tingkat SMA/SMK/Sederajat serta dengan memperkuat peran Pondok Pesantren.
Selain itu dia juga mendorong hilirisasi Industri agar meningkatkan lapangan kerja baru, mendorong peningkatan Investasi, untuk industri padat karya. Segera menyusun Strategi menghadapi era Industri 4.0 dengan tetap menjaga pertumbuhan lapangan kerja.
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan usaha unggulan Jawa Tengah seperti pertanian, kehutanan dan perikanan terus dikembangkan. Sementara itu dari sisi pengeluaran maka perlu peningkatan ekspor komoditas unggulan seperti furniture, kriya dan fashion serta peningkatan investasi.
“Perikanan dan pertanian menjadi salah satu usaha unggulan Jateng untuk itu kesejahteraan petani dan nelayan terus didorong, melalui peningkatkan produksi dan produktivitas yang disertai dengan mengurangi beban biaya produksi dan menjaga harga pasar produk pertanian serta perikanan,” tutupnya. (lna/ADV)

Leave a Reply