JoSS, SEMARANG – Walikota Semarang Hendrar Prihadi mengaku sangat gerah dengan rekomendasi sanksi bagi Gubernur Ganjar Pranowo dan beberapa Kepala Daerah yang hadir saat deklarasi dukungan Capres Jokowi di Solo. Ia bahkan menyampaikan protes kerasnya.
“Jadi kalau kumpul-kumpul kayak gitu di hari libur, tanpa fasilitas negara, dipersoalkan oleh Bawas, menurut saya Bawas-nya terlalu lebay,” terangnya kepada JoSS.co.id di Semarang, Senin (25/2).
Dijelaskan, sebagai pejabat politik, sudah menjadi kewajiban mendukung partai maupun Capresnya, jika ada sebuah proses politik baik itu Pileg maupun Pilpres. Dengan catatan, tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Sebagai pejabat politik pula, ia dan rekan-rekannya harus memenangkan partai atau presiden yang memang selama ini sewarna dan sejalan. Apalagi, Ketua DPC PDI P Kota Semarang ini membeberkan, jika saat dilakukannya dukungan terhadap Capres Jokowi atas inisiatif Ganjar Pranowo dan bersama kepala daerah tidak melanggar aturan yang ada.
Seperti diberitakan, jika Bawaslu hari ini, Senin (25/2) telah memberikan sanksi dan mengirimkan rekomendasi terkait hasil pemeriksaan terhadap Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan beberapa kepala daerah. Mereka diperiksan dan dimintai keterangan karena pada Januari lalu mendeklarasikan diri mendukung Capres Jokowi di Solo.
Ditegaskannya, sikap Bawaslu dengan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan beberapa kepala daerah pendukung Capres Jokowi adalah preseden buruk bagi perkembangan dan pendewasaan politik di tanah air.
Baca juga: Pemkot Semarang Dorong IKM Rambah Pasar Ekspor
“Ini memang seksi sekali, Bawas berani menegur Gubernur, Kepala Daerah, seksi sekali. Tapi jangan seperti itu, ini jadi preseden buruk, terutama buat kita-kita yang hari ini ada di wilayah politik,” tegas pria yang akrab disapa Hendi tersebut.
Hendi pun berjanji selama proses politik, Pileg dan Pilpes berlangsung, dirinya menjamin jika Pemkot Semarang tidak akan membeda-bedakan pelayanan terhadap warga Kota Semarang. Bahkan, secara gamblang ia memastikan tidak akan memilih-milih dan mendikotomi sesuai dengan partainya terhadap warga Kota Semarang yang membutuhkan pelayanan Pemkot Semarang.
“Pelayanan masyarakat di Kota Semarang tanpa sekat baik yang warnanya merah, kuning, biru ini pasti kita layani baik. Tapi boleh dong, pada saat kita ada tugas dari sebuah partai, kita harus menjalankan tugas itu dengan baik. Betul! Tambahkan itu, sepanjang tidak mengganggu pelayanan dan pelayanan kami tidak ada sekat-sekat lho,” ujarnya.
Pria yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Semarang ini pun menegaskan kepada Bawaslu jika dirinya adalah politisi dan kader partai yang loyal dan bukan merupakan politisi kutu loncat.
Ketua FKPPI Jateng ini pun berkesimpulan, jika keputusan Bawaslu yang hari ini memberikan sanksi dan mengirimkan rekomendasi kepada Mendagri harus ditinjau ulang atau dikoreksi. (gus/lna)
Leave a Reply