fbpx Press "Enter" to skip to content

Ojek Online Dilarang Beroperasi di Wonosobo

Mari berbagi

JoSS, WONOSOBO – Pemerintah Kabupaten Wonosobo akhirnya menetapkan larangan beroperasi bagi ojek online. Larangan diterapkan untuk angkutan penumpang.  Hal itu tertuang dalam  surat edaran, mengenai larangan operasional sementara angkutan orang dengan kendaraan bermotor berbasis online di wilayah Wonosobo.

Aturan larangan tersebut mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan diterbitkannya ketentuan dari pemerintah yang mengatur mengenai angkutan ojek berbasis online.

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Kabupaten Wonosobo, Bagyo Sarastono menyebutkan, melalui surat ederan yang dibuat dengan Nomor : 551.2/0011/I/2019 tertanggal 4 Januari 2019, pihak Pemerintah Kabupaten Wonosobo akan melakukan kajian dan pembahasan dalam kurun waktu pelarangan operasional sementara, guna menentukan kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Menurut dia, dasar regulasi untuk pembuatan surat edaran tersebut, pihaknya mengacu pada Undang-Undang Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118/2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : Aj.206/1/1/DRJD/2017.

Kemudian di tingkat kabupaten terdapat Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor : 55/01/X/2018 dan hasil rapat Bupati bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) tanggal 3 Januari 2019.

Baca jugaPasar Wonosobo Tak Ada Beras Medium, Begini Kata Mendag

“Intinya dalam kesempatan ini ingin kami tegaskan, karena sepeda motor belum ada regulasi yang jelas, untuk tetap menjaga situasi kamtibmas yang kondusif, angkutan penumpang menggunakan sepeda motor berbasis online dilarang sementara,” tutur dia di kantor dinas setempat, Selasa (8/1) seperti dirilis  Suaramerdeka.com.

Ditanya mengenai angkutan online dalam hal pelayanan pemesanan barang atau membawa muatan barang, pihaknya tidak mempermasalahkan karena hal itu tidak bertentangan dengan transportasi angkutan umum.

“Di surat edaran ini kami tegaskan angkutan sepeda motor berbasis online yang kami larang sementara. Untuk angkutan barang kami tidak bisa melarang, karena banyak rumah makan ataupun usaha lain juga memanfaatkan jasa antar barang atau produk,” imbuh dia.

Sementara itu, Grab Partner Acquitition Cities Wonosobo, Muhammad Nuruddin Al Madina menyebutkan surat edaran yang dikeluarkan Disperkimhub tersebut sangat tidak adil. Karena hanya melarang operasional ojek online, sementara ojek konvensional tidak dilarang.

Padahal, di mata hukum sama-sama bukan angkutan orang seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Namun demikian, pihaknya tetap menghormati surat tersebut.

“Ini supaya Wonosobo lebih aman dan kondusif.” (Wiek/lna)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id