Press "Enter" to skip to content

KPK Tahan Taufik Kurniawan Ini Alasannya

Mari berbagi

JoSS, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya resmi menahan Taufik Kurniawan, Wakil Ketua DPR RI yang telah memenuhi alasan ditetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan suap APBD Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan sebagai tersangka pada 30 Oktober lalu, Taufik Kurniawan keluar dari gedung KPK mengenakan rompi oranye setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih sembilan jam.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah, mengatakan Taufik Kurniawan diduga keras melakukan tindak pidana korupsi dan memenuhi alasan subjektif dan objektif.

“Kami memutuskan untuk dilakukan penahanan karena memang penyidik sudah meyakini ada bukti yang cukup kuat sesuai dengan aturan KUHAP,” ujarnya di Jakarta, Jumat (2/11).

Sebelumnya KPK telah memanggil Taufik Kurniawan sebanyak dua kali, yakni pada 25 Oktober 2018 dan 1 November 2018. Pihak Taufik kemudian meminta penjadwalan ulang pada 8 November 2018.

“Tapi tadi datang ke KPK dan memenuhi proses pemeriksaan. Saya kira itu cukup baik sehingga kami melakukan proses hukum ini lebih efektif,” ucap Febri.

KPK berharap tersangka Taufik Kurniawan dapat bersikap kooperatif dalam kelanjutan proses hukum yang berlangsung.

Baca jugaJelang Pengoperasian Ruas tol Ngasem –Ngawi JSN Bangun 3 Gerbang Tol Baru

Selain itu, lembaga antikorupsi tersebut mengaku sudah memiliki bukti yang cukup kuat dalam kasus ini.

“Tidak ada gunanya menutup-nutupi informasi karena kami juga memiliki bukti yang cukup kuat terkait pertemuan-pertemuan, baik di hotel maupun di kantor DPR, dan juga dugaan aliran dana yang kami duga ada tiga tahap,” lanjutnya.

Taufik Kurniawan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembahasan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen pada 30 Oktober lalu.

Wakil Pimpinan KPK Basaria Panjaitan mengatakan bahwa Taufik Kurniawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peran Taufik Kurniawan dalam kasus pembahasan DAK fisik tahun anggaran 2016 dirinci melalui pedekatan atau pertemuan yang dilakukan dengan Bupati kebumen Mohammad Yahya Fuad.

“Setelah dilantik, MYF [Mohammad Yahya Fuad] melakukan pendekatan pada sejumlah pihak termasuk anggota DPR, salah satunya TK [Taufik Kurniawan] selaku wakil ketua DPR periode 2014—2019,” ujar Basaria.

Saat itu, DPR tengah membahas alokasi DAK senilai Rp100 miliar.  Diduga, ada permintaan fee sebesar 5% dari total anggaran yang dialokasikan untuk Kabupaten Kebumen.

“MYF menyanggupi fee 5% dan kemudian meminta fee 7% pada rekanan di Kebumen,” kata Basaria.

Pertemuan dan penyerahan uang dilakukan bertahap di sejumlah hotel di Semarang dan Yogyakarta. Dari rencana penyerahan ketiga, KPK melakukan operasi tangkap tangan. (lna)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id