JoSS, SEMARANG – Kepala desa (kades) mengeluhkan masih ribetnya pembuatan laporan pertanggungjawaban (LPj) penggunaan Dana Desa. Keluhan disampaikan langsung kades ke Presiden Jokowi di Sarasehan Pengelolaan Dana Desa se-Jateng di Merapi Ballroom, Komplek PRPP Semarang, Kamis (22/11).
“Sulitnya, selama ini sering mendengar sendiri dari Pak Jokowi laporan cukup dua lembar, tapi dalam setahun tidak bisa dihitung lembaran LPj-nya, banyak,” ujar Sugeng, salah satu kades di Boyolali.
Pengakuan serupa juga datang dari petugas pendamping Dana Desa di Boyolali, Wulandari. Ia menyatakan kades kerap menemui kendala administrasi LPj lantaran sering lupa menyertakan nota belanja sebagai bukti penggunaan Dana Desa. “Laporannya tidak sulit tapi notanya keselip. Sering, saat saya tanya, dijawab notanya belum ada mbak,” aku Wulandari.
Para kades yang didampingi, lanjut dia, juga kerap memecah penggunaan Dana Desa untuk banyak kegiatan. Hal ini yang membuat LPj menjadi banyak. “Laporannya jadi banyak karena kegiatannya dibuat kecil-kecil. Semestinya bisa dijadikan satu kegiatan sehingga laporannya bisa satu,” imbuh dia.
”Sulit ? tapi empat tahun bisa membuat laporan,” jawab Jokowi disambut tawa riuh ribuan kades, perangkat desa dan petugas pendamping Dana Desa.
Jokowi sendiri mengakui selama ini pembuatan LPj penggunaan Dana Desa diluar ekspektasinya. Sejak Dana Desa dikucurkan empat tahun lalu, mekanisme pertanggungjawaban masih ribet dan berbelit. Bahkan meski dua tahun lalu sudah menginstruksikan Menteri Keuangan untuk membuat aturan yang simple tanpa mengesampingkan akuntabilitas laporan.
Baca juga: Uji Coba Pengalihan Arus Lalu Lintas Malioboro Akhir November
Atas kenyataan tersebut, Presiden Jokowi berjanji di tahun anggaran 2019, pemerintahannya fokus mengubah regulasi menyangkut pertanggungjawaban penggunaan uang negara. “Kalau peraturan presiden, peraturan menteri mudah diubah. Tapi ini undang-undang, yang namanya perintah undang-undang itu sulit, sehingga belum bisa sederhana. Tugasnya kepala desa itu mengontrol kegiatan, bukan malah disibukkan dengan pembuatan laporan,” bebernya.
Bagi Jokowi dengan LPj kegiatan yang sederhana dan akuntabel maka akselerasi pembangunan di desa akan makin cepat. “Kalau kita ingin bersaing dengan negara lain maka harus cepat, penyelesaiannya cepat. Kalau prosedurnya lamban seperti ini maka kita akan kalah. Di era sekarang, persaingan tidak lagi antara yang besar dan kecil atau kuat dengan yang lemah, tapi antara yang cepat dengan lamban atau lambat,” tegas dia.
Empat tahun pencairan Dana Desa dari pemerintah pusat, tercatat jalan desa sepanjang 123.000 Km terbangun. Juga mampu menyelesaikan pembangunan 11.500 posyandu, 18.000 PAUD, 6.500 pasar desa, 791.000 ribu meter jembatan, 28.000 unit irigasi, 1.900 embung dan 26.700 kegiatan giat di Bumdes.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengapresiasi konsep pembangunan pemerintahan Jokowi dari pedesaan dan pelosok Tanah Air. Di Jateng sendiri, selain terbukti mampu mendorong dan menggeliatkan perekonomian masyarakat Desa, Dana Desa juga telah dikelola secara transparan.
“Hanya sedikit desa yang belum nempelkan info anggaran dana desa secara utuh. Artinya transparansi sudah terbangun, publik bisacmelihat. Dan dengan Dana Desa partisipasi masyarakat akan datang, sekarag muncul banyak inovasi, desa wisata misalnya,” imbuh Ganjar. (Joy/lna)
Leave a Reply