JoSS, JOGJA – Jika di kalangan DPRD Jateng Rencana pembangunan tol Bawen –Yogyakarta tidak masuk dalam Perda RTRW yang baru, di Jogja justru proyek yang masuk dalam proyek strategis nasional tersebut dinyatakan sudah final dan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, pada Jumat (19/10).
“Kalau kita sudah clear,” kata Sultan saat ditemui di Kompleks Kantor Kepatihan, Yogyakarta, seperti dikutip dari Kabar24.
Sultan mengaku telah mendengar bahwa dalam Pansus Perda RTRW DPRD Jawa Tengah menyatakan menolak pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta yang telah menjadi proyek strategis nasional.
Meski demikian Sultan enggan menanggapi ihwal penolakan itu. “Itu urusan Jawa Tengah to,” kata Sultan.
Sementara itu, terkait proyek jalan tol Bawen-Yogyakarta memiliki panjang rute 71 km dengan nilai investasi sekitar Rp 12,13 triliun itu Sultan menilai proyek tersebut sulit dibangun secara langsung.
Menurut dia, jika dibangun langsung Yogyakarta-Bawen, lokasinya sangat rentan terkena aliran lahar Gunung Merapi. “(Tol) Yogyakarta-Bawen itu kan tidak bisa dibangun (langsung) karena mau lewat mana? wong jalan yang sekarang saja kena lava kok,” kata Raja Keraton Yogyakarta ini.
Menurut Sultan, dalam rencana awal, jalan tol tersebut akan dibangun di sebelah timur Kali Krasak, dekat dengan Dusun Srumbung, Magelang, yang notabene rentan terimbas aliran lahar Gunung Merapi.
Oleh sebab itu, lanjutnya pengertian pengembangan jalan bebas hambatan Yogyakarta-Bawen dalam Perda Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nomor 2 Tahun 2010 telah mengalami perubahan.
“Pengertian (Tol) Bawen-Yogyakarta itu yang tadinya langsung, akhirnya dipindahkan (menjadi) Bawen-Secang (Magelang)-Borobudur, Borobudur-Yogyakarta, Yogyakarta-Solo,” katanya.
Baca juga: Istana Tegaskan Harga Premium Tak Naik Hingga Tahun Depan
Pembangunan Jalan Tol yang akan menghubungkan Borobudur-Yogyakarta maupun Yogyakarta-Solo akan dibuat elevated atau melayang melintas di atas Selokan Mataram.
Sementara itu, Sekretaris Daerah DIY Gatot Saptadi mengatakan rencana pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen merupakan prakarsa pemerintah pusat yang untuk pengerjaannya bahkan sudah memasuki tahap lelang.
“Sudah proses lelang, untuk pemenangnya masih dalam proses,” kata dia.
Meski pembangunannya diperkirakan dimulai pada 2019, menurut Gatot, pelaksanaann pembangunannya direalisasikan setelah ada kesepakatan bersama antara wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah.
“Saya yakin lah nanti sepakat semua, baru berjalan. Untuk melaksanakn itu tidak bisa sepotong-sepotong,” kata dia.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri bersikap terkait penolakan kalangan dewan terhadap rencana pembangunan jalan tol Bawen-Yogyakarta dengan menyampaikan laporan penolakan ke pemerintah pusat.
Sejumlah instansi yang mendapat laporan antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) hingga Jasa Marga.
“Kami sudah sampaikan kepada Bappenas, kami sudah bicara Kemendagri, BPJT, Jasa Marga melalui komisaris utama sudah, semua sepakat untuk duduk bersama,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, baru-baru ini.
Pemerintah Jateng, lanjut Ganjar, tentu bertugas melakukan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan dengan pemerintah pusat. Karena tol Bawen-Yogyakarta masuk sebagai salah satu proyek strategis nasional, pihaknya meminta agar kebijakan penolakan tidak diputuskan secara terburu-buru, atau berdasar sumber data yang tidak lengkap. (lna)
Leave a Reply