Press "Enter" to skip to content

Kewajiban Notifikasi Arab Saudi Terkait Eksekusi Mati WNI Diusulkan

Mari berbagi

JoSS, JAKARTA – Guna mencegah terjadinya kembali eksekusi mati terhadap WNI yang terjerat kasus hukum di Arab Saudi, Pemerintah Indonesia menjajaki kemungkinan membuat perjanjian wajib memberikan notifikasi konsulernya sebelum pelaksanaan hukuman.

Seperti diketahui, hukum Arab Saudi telah mengeksekusi mati Tuti Tursilawati, tenaga kerja Indonesia asal Majalengka, Jawa Barat, pada Senin (29/10) di Kota Thaif, Arab Saudi. Putusan hukuman mati atas Tuti berstatus inkracht (berkekuatan hukum tetap) sejak 2011.

Ia didakwa melakukan pembunuhan berencana atas ayah majikannya yang bernama Suud Mulhaq al-Utaibi pada tahun 2010.  Atas dakwaan tersebut, Tuti dijerat hukuman mati had ghilah yang menurut hukum Saudi tidak memungkinkan untuk dimaafkan oleh ahli waris maupun Kerajaan Saudi.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhamad Iqbal, untuk kesekian kalinya, Saudi mengeksekusi WNI tanpa lebih dulu memberi notifikasi kekonsuleran kepada perwakilan RI di Jeddah maupun Riyadh.

“Pemerintah RI mengusulkan ini semata-mata untuk mencegah hal seperti Tuti Tursilawati terjadi lagi. Kami ingin mengikat Saudi dalam sebuah perjanjian bilateral agar  Riyadh berkewajiban memberi notifikasi kepada perwakilan RI terutama sebelum melangsungkan hukuman mati terhadap WNI,” katanya di Jakarta Senin (29/10) seperti dikutip dari CNNIndonesia.

Baca juga: Desa Wisata Kiringan Tawarkan Jamu Sambil Melihat Proses Meraciknya

Padahal, lanjut dia Indonesia berulang kali menegaskan kepada Saudi bahwa notifikasi kekonsuleran sangat penting, terutama untuk menangani WNI yang bermasalah di luar negeri.

Hal tersebut juga tercantum dalam Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Kekonsuleran. Meski demikian, konvensi tersebut memang tidak mewajibkan negara-negara termasuk Saudi memberi notifikasi kepada perwakilan negara asing terkait pelaksanaan hukuman mati pada salah satu warganya.

Meski selama ini Indonesia telah meminta Saudi melakukan hal tersebut dengan asas kedekatan antara kedua negara, Riyadh belum juga mematuhinya.

Selain Tuti, Saudi juga telah lebih dulu mengeksekusi mati TKI asal Bangkalan, Zaini Misrin, pada Maret lalu, juga tanpa lebih dulu memberi notifikasi kepada pemerintah Indonesia.

“Maka dari itu kami melihat Arab Saudi perlu dasar hukum untuk mengubah aturannya terkait ini. Karena itu kami mencoba mengubahnya melalui perjanjian bilateral,” tutur Iqbal.

Menurut dia usulan ini telah disampiakan Menlu Retno Marsudi saat bertemu dengan Menlu Saudi Adel Al Jubeir di Jakarta beberapa waktu lalu. Saudi mempertimbangkan usulan ini karena mereka memang belum punya perjanjian semacam ini dengan negara mana pun.

Pemerintah Indonesia pun telah melayangkan protes resmi kepada Arab Saudi. Protes Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terhadap pemerintah Arab Saudi terkait eksekusi mati Tuti Tursilawati tanpa notifikasi. (lna)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id