Press "Enter" to skip to content

Pengusaha Angkutan Minta Jaminan Mesin Terkait Kebijakan B20

Mari berbagi

JoSS, JAKARTA – Pengusaha operator angkutan meminta pemerintah dan agen pemegang merek (APM) memberikan jaminan apabila ada kerusakan mesin terkait penerapan kebijakan penggunaan bahan bakar biosolar (B20).

Seperti diketahui, pemerintah mulai menerapkan penggunaan bahan bakar B20 baik untuk angkutan orang maupun angkutan barang.

Ketua bidang angkutan orang DPP Organda sekaligus pengusaha PO SAN, Kurnia Lesani Adnan mengatakan sejumlah pengusaha operator bus mengaku masih ragu dengan menggunakan bahan bakar biosolar tersebut.

Pasalnya, belum ada jaminan baik dari pemerintah maupun APM atas mesin bus atau truk jika menggunakan bahan bakar biosolar tersebut. Hal itu mengingat sejumlah persoalan yang sering dihadapai saat pengajuan klaim kepada APM.

“Penggunaan B20 ini sering menimbulkan masalah yaitu terjadinya blocking/jel pada saringan bbm/filter solar. Untuk itu kami minta pernyataan kesiapan APM akan hal jaminan yang tidak hilang apabila terjadi kerusakan pada engine yang dianggap karena kualitas BBM, seperti selama ini selalu dijadikan alasan APM selama ini,” katanya seperti dikutip dari Kabar24, Selasa (11/9).

Sani menambahkan, selain meminta jaminan kepada pihak APM, pemerintah juga perlu memastikan konsistensi supply BBM B20 dengan jaminan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan mesin standar Euro 2 keatas.

Jaminan ketersediaan BBM ini diperlukan mengingat adanya daerah seperti Bengkulu yang mengalami kelangkaan BBM.

Untuk diketahui, sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengklaim semua pelaku usaha atau Agen Pemegang Merek (APM) sudah siap mendukung program pemerintah terkait perluasan penerapan B20 baik untuk PSO maupun non-PSO.

Dalam hal ini, pemerintah telah melakukan pertemuan lebih lanjut, dan menyebutkan bahwa APM menjamin produksi kendaraan baru telah siap menggunakan bahan bakar B20, dengan catatan memperpendek service berkala (penggantian oli dan saringan bahan bakar).

Baca juga : Pertamina Kucurkan Rp200 Miliar Untuk Sistem Kendali Otomatis Di Terminal BBM

Selain itu, Asosiasi Pengusaha Angkutan mendukung penggunaan bahan bakar B20 dengan catatan, mendapatkan jaminan pemeliharaan dari APM terhadap kendala pengguna sparepart, dan kepada APM diberi kesempatan untuk diskusi internal, serta mendapat jaminan kualitas dan ketersediaan bahan bakar B20 dari Pemerintah.

Untuk kendaraan yang diproduksi dibawah 2016 (kendaraan lama), asosiasi segera memberikan sosialisasi ke anggotanya untuk mempersiapkan kendaraan menggunakan biodiesel B20, dan para APM akan memberikan petunjuk teknis penggunaan B20 kepada pelaku usaha angkutan melalui asosiasi atau perorangan sesuai jenis, tipe dan tahun kendaraan.

Di sisi lain, dia juga mengatakan akan mendorong peremajaan armada baru dengan menyiapkan stimulus perpajakan dan keuangan.

Operator bus mengaku pengeluaran belanja akan lebih boros dengan menggunakan bahan bakar B20. Sani menjelaskan biaya perawatan operator yang dikeluarkan akan bertambah 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya.

Pihak APM, lanjutnya telah menyatakan kalau mesin siap dengan penggunaan B20, tapi dengan catatan periode perawatan jadi lebih pendek.

Dia mencontohkan jika biasanya service berkala setiap 20.000 km, [dengan B20] menjadi setiap 10.000 km. Artinya, biaya perawatan operator bus akan naik 2 kali lipat.

“Negara menghemat APBN untuk membeli bahan solar tapi kami swasta keluar belanja lebih, artinya pemerintah  menghemat APBN dengan mengalihkan ke swasta,” katanya.

Terkait apakah dengan naiknya pengeluaran biaya perawatan mesin PO bus akan menaikkan tarif, Sani mengaku belum ada rencana soal itu.

“Dengan tarif yang saat ini saja, load factor penumpang bus gradualnya enggak jelas, bagaimana kalau dinaikkan,” ujarnya. (lna)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id