JoSS, SEMARANG – Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) Jateng menyatakan kebijakan pemerintah dalam membatasi penggunaan solar bersubsidi dinilai kontraproduktif dengan penyediaan jalan Tol Trans Jawa.
Ketua Asperindo Jateng, Tony Winarno mengatakan, tujuan pemerintah menyediakan tol Trans Jawa adalah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi baik secara mikro maupun makro, termasuk di dalamnya adalah usaha angkutan barang atau kargo.
Dia menambahkan, pengguna jasa angkutan adalah perusahaan UMKM. Jadi jika pembelian solar subsidi untuk angkutan dibatasi, maka akan kontraproduktif dengan penyediaan infrastruktur jalan tol.
Baca juga: Identitas Pembeli BBM Akan Didata, Untuk Apa?
“Kebijakan ini salah sasaran, bahkan nantinya akan mengahambat pertumbuhan ekonomi. Karena pengguna jasa angkutan barang ini adalah perajin UMKM, beban biaya juga ke mereka karena imbasnya ke kami penyedia jasa angkutan barang,” katanya.
Sebelumnya, Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas ( BPH Migas) mengeluarkan surat edaran ke Pertamina untuk melakukan pengaturan pengendalian pembelian jenis bahan bakar tertentu (JBT), yakni minyak Solar.
Surat edaran yang berlaku efektif mulai 1 Agustus 2019 tersebut berisi tentang larangan pembelian solar bersubsidi bagi kendaraan pengangkutan hasil perkebunan, kehutanan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari enam, angkutan barang roda 4, serta kendaraan pribadi.
Pembelian solar subsidi untuk angkutan barang roda 4 maksimum 30 liter per hari, roda 6 sebanyak 60 liter per hari, dan kendaraan pribadi 20 liter per hari.
Menurut dia, kebijakakan tersebut dianggap tidak tepat, apalagi saat ini pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sedang digenjot untuk mendongrak kebijakan ekonomi. Sementara, pengguna jasa logistik paling banyak adalah para pelaku UMKM. “Dengan kebijakan ini justru akan menghambat pelaku UMKM,” tuturnya.
Sebelumnya, Asperindo telah menelan pil pahit akibat mahalnya kargo udara, sehingga transportasi darat melalui truck dipilih untuk mengakali naiknya surat muatan udara (SMU) maskapai penerbangan. “Jika diterapkan dan batasan konsumsinya kaku, malah bertolak belakang dengan pengembangan infastruktur berupa tol,” jelasnya, seperti dikutip dari Kabar24. (lna)

Leave a Reply