UMP Jakarta 2027 Naik Jadi Rp 6,13 Juta, Ini Pesan Penting Pramono Anung untuk Buruh dan Pengusaha

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menetapkan UMP Jakarta 2027 naik 7,1 persen, rincian kenaikan dan pesan bagi buruh serta pengusaha.
JAKARTA, JOSS.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menaikkan UMP Jakarta 2027 menjadi Rp 6.136.941.Angka ini meningkat 7,1 persen atau bertambah Rp 407.065 dari upah tahun sebelumnya yang berada di posisi Rp 5.729.876.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengumumkan langsung keputusan tersebut di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026). Sebelum mengambil keputusan akhir, Pramono menggelar diskusi bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta dan menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026.
“Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp 6.136.941,” kata Pramono.

Kenaikan Melampaui Tahun Sebelumnya

Persentase kenaikan upah minimum kali ini melampaui pencapaian tahun 2026 yang hanya menyentuh angka 6,1 persen. Pramono menegaskan bahwa pemerintah mempertimbangkan keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan stabilitas dunia usaha dalam merumuskan angka tersebut.
“Penetapan ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha,” ujarnya.

Rampung Lebih Cepat Lewat Jalur Tripartit

Pemprov DKI, serikat buruh, dan organisasi pengusaha merumuskan kebijakan upah minimum ini selama tiga hari melalui mekanisme tripartit. Semua pihak menyepakati besaran upah lebih cepat dari tenggat waktu resmi yang jatuh pada Sabtu (21/11).
“Alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok, tapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan itu,” tuturnya.

Pesan Pramono: Buruh Sejahtera, Pengusaha Bertahan

Usai menandatangani aturan baru tersebut, Pramono menitipkan pesan agar kebijakan ini menguntungkan semua pihak. Pemprov DKI mengambil peran sebagai penengah saat kalangan pekerja dan pelaku usaha mengajukan usulan yang berbeda.
“Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, tetapi tidak melupakan bagaimana pengusaha bisa tetap survive dan juga bisa berusaha dengan baik di Jakarta ini,” kata Pramono.
Pramono mengakui bahwa penentuan komponen nilai alfa dalam rumus perhitungan upah sempat memicu perbedaan pandangan. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah mengambil jalan tengah dengan memilih angka yang paling moderat.
“Begitu alfanya ditetapkan yang dianggap sangat moderat bagi semuanya walaupun pasti nggak semuanya setuju, pastilah. Tetapi alhamdulillah bisa selesai dan saya sudah menandatangani keputusan gubernur itu,” jelasnya.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*