Megawati Tolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Megawati Soekarnoputri tegaskan PDIP tetap di luar pemerintahan meski sempat ditawari. Simak sorotan soal Pancasila, KPK, dan kebebasan bersuara.
Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri (Dok. PDIP)

JAKARTA, JOSS.CO.ID – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menegaskan bahwa partainya memilih tetap berada di luar pemerintahan. Sikap tersebut lahir dari keyakinan ideologis sekaligus prinsip partai yang terus ia pegang.

Megawati mengungkap bahwa PDIP sempat mendapat tawaran untuk bergabung ke pemerintahan. Namun, ia memilih menolaknya secara halus.
“Mau dikasih masuk ke pemerintahan saya bilang terima kasih. Saya di luar aja,” kata Megawati dalam keterangan tertulis, Jumat (20/11/2026).
Pernyataan ini muncul saat Megawati menyampaikan orasi ilmiah bertajuk “Membangun Kepemimpinan Strategik Pemerintahan dan Tantangan Geopolitik Indonesia”. Acara tersebut berlangsung pada Sidang Terbuka Senat Wisuda Program Sarjana (S1) XIX dan Program Pascasarjana (S2) XII Tahun Akademik 2026/2027 Ganjil Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN), Kamis (19/11/2026).

Berpegang pada Pancasila dan Kebebasan Bersuara

Dalam orasinya, Megawati mengajak seluruh pihak mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian. Ia menilai pemahaman utuh atas Pancasila membutuhkan kesadaran terhadap sejarah kelahirannya dan penerapannya.
“Keyakinan itu bersumber dari Pancasila makanya kalian harus benar hidup di sini dengan Pancasila. Falsafah bangsa ini hanya bisa dipahami kalau kita mau membaca memahami konteks kelahirannya dan mengerti bagaimana praktiknya dalam kehidupan berbangsa bernegara,” tambahnya.
Selain itu, Megawati menyoroti kecenderungan masyarakat yang ragu mengambil sikap tanpa instruksi.Padahal, konstitusi telah menjamin hak setiap warga negara.
“Semuanya tuh sekarang sukanya begitu jadi seperti harus perlu komando terus,” ujar Megawati.
“Ndak ada yang berani sekarang semuanya begini,” sambungnya.
Ia juga mendorong masyarakat agar berani menyuarakan pendapat. Menurutnya, kebebasan berpendapat dijamin konstitusi sehingga warga tidak perlu takut berbicara.

Soroti KPK, Penyadapan Ilegal, dan Pengalaman Hukum

Megawati turut menyinggung situasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia juga mengangkat isu penyadapan ilegal yang marak belakangan ini.
Terkait dinamika hukum, Megawati mengaku pernah tiga kali memenuhi panggilan polisi dan satu kali panggilan kejaksaan. Ia menegaskan langkah tersebut mencerminkan kepatuhan terhadap hukum, bukan sikap membangkang.
“Secara subjektif sebagai anaknya proklamator saya menggugat yang namanya pemerintahan, kalau begini terus, lalu bagaimana keadaan Republik yang kita cintai,” imbuhnya.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*