Pigai Soroti Rencana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon, Singgung Kepentingan Bisnis!

Menteri HAM Natalius Pigai peringatkan risiko pemindahan badak jawa dari TN Ujung Kulon.Simak sorotan tajam soal prinsip pelestarian hingga dugaan kepentingan bisnis.
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai
JAKARTA, JOSS.CO.ID – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menyoroti wacana pemindahan badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Ia mengingatkan bahwa relokasi satwa langka ini memerlukan perhitungan yang matang. Langkah gegabah justru berisiko merusak ekosistem dan mengancam kelangsungan hidup hewan tersebut.

Pigai menyampaikan pandangan ini saat rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Selasa (17/11/2026).Diskusi memanas setelah anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mengungkap temuan mengejutkan. Sebagian kawasan TNUK ternyata masuk ke dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Desakan Evaluasi Wilayah Tambang di Ujung Kulon

Dalam forum tersebut, Rieke mempertanyakan perspektif HAM di balik penetapan WUP pada kawasan konservasi itu. Ia menegaskan bahwa proses administratif saja tidak cukup untuk membenarkan kebijakan yang mengancam lingkungan serta masyarakat adat.
“Hak dasar ini adalah batas substantif tindakan negara, mulai dari pembukaan undang-undang dan seterusnya, yang mengharuskan penghormatan terhadap kewenangan daerah, keadilan hubungan pusat-daerah, dan hak masyarakat hukum adat. Karena itu, kepatuhan prosedur perizinan saja belum cukup untuk membuktikan terpenuhinya kewajiban HAM,” kata Rieke.
Lebih lanjut, Rieke mendesak Komisi XIII DPR RI untuk menuntut audit dampak HAM dan lingkungan sejak tahap awal perencanaan tata ruang.
“WUP itu untuk siapa? Begitu. Dan bagaimana tata cara penentuannya? Apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berperspektif HAM konstitusional?” ujarnya.
“Saya memohon dukungan Komisi XIII untuk menuntut penilaian dampak HAM dan lingkungan sejak tahap penetapan wilayah tata ruang, penganggaran, hingga penerbitan izin,” tambahnya.

Belajar dari Rwanda dan Analogi Pelanggaran HAM

Merespons hal itu, Natalius Pigai mencontohkan kebijakan negara Rwanda dalam menjaga kelestarian satwa liar. Menurutnya, kunci utama konservasi adalah mempertahankan satwa di habitat aslinya, bukan memindahkannya ke tempat lain.
“Di Rwanda, itu satu-satunya negara di dunia yang harimaunya tinggal, hidup, dan menetap dilestarikan oleh negara di tempat asal-usulnya, Rwanda. Jadi, satu-satunya negara di dunia yang membuat kelestariannya itu di tempat asal-usulnya, ya di Rwanda,” kata Pigai.
Pigai menegaskan bahwa memaksa satwa keluar dari habitat alaminya sangat bertentangan dengan kaidah pelestarian alam. Ia bahkan menyamakan dampak pemindahan paksa hewan ini dengan konsep pelanggaran HAM berat pada manusia.
“Oleh karena itu, kalau di Ujung Kulon ada pemerintah atau siapa pun yang berusaha memindahkan mereka dari tempat kehidupannya, maka itu akan bertentangan. Itu dari sisi binatang atau jenis hewan,” ucap dia.
“Manusia kalau memindahkan secara paksa, dengan sadar dan sengaja, suatu komunitas dari tempat kehidupannya ke tempat yang lain, itu masuk kategori pelanggaran HAM berat dalam konteks HAM,” imbuhnya.

Risiko Gagal Adaptasi hingga Dugaan Kepentingan Bisnis

Usai rapat kerja, Pigai kembali menekankan pentingnya perhitungan cermat sebelum merelokasi satwa.Hewan yang keluar dari habitat aslinya rentan gagal beradaptasi dan sulit berkembang biak.
“Pemindahan badak jawa ke tempat mana pun itu harus terukur. Harus terukur, ya,” tegasnya.
Selain aspek lingkungan, mantan anggota Komnas HAM ini juga mencium adanya motif bisnis di balik wacana relokasi satwa tersebut. Pengalamannya menangani berbagai kasus pelanggaran HAM membuatnya yakin bahwa kepentingan ekonomi sering menjadi pemicu utama.
“Ini pengalaman saya sebagai mantan anggota Komnas HAM yang menangani kasus. Sampai sekarang saya masih menangani kasus. Berarti pasti ada kepentingan bisnis,” pungkasnya.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*