BANDUNG, JOSS.CO.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung menerima penyaluran 260 unit becak listrik dari pemerintah pusat. Ratusan unit kendaraan roda tiga tersebut tampak berjajar rapi di depan Gedung Moh Toha, Kompleks Pemkab Bandung, sejak pagi hari. Para penerima manfaat juga terlihat telah memadati area untuk menerima bantuan dari Presiden Prabowo Subianto.
Bantuan becak listrik yang dirancang langsung oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut diserahkan secara simbolis oleh Ketua Umum Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), Nanik S Deyang, kepada para penerima manfaat melalui Bupati Bandung Dadang Supriatna.
Setelah prosesi penyerahan, Nanik bersama Bupati Bandung sempat mencoba mengendarai becak listrik tersebut mengelilingi kompleks kantor Pemkab Bandung. Dalam kesempatan itu, Bupati Bandung juga sempat bertukar posisi dengan penerima manfaat untuk mengemudikan kendaraan tersebut.
Dalam sambutannya, mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut berseloroh mengenai rekam jejak panjangnya dalam mendampingi Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait kepedulian terhadap para pengayuh becak di Indonesia. Di hadapan jajaran Pemkab Bandung serta ratusan penerima bantuan, Nanik mengungkapkan bahwa dirinya telah lama mengawal program-program sosial bagi kelompok pengayuh becak.
“Makanya saya sebelum Pak Prabowo Presiden, saya presiden duluan, Pak. Saya adalah Presiden Becak Listrik Indonesia. Jadi kalau urusan presiden saya duluan, Pak,” kelakar Nanik di Kabupaten Bandung, Senin (14/9/2026).
Selain itu, Nanik menceritakan perjalanan singkatnya di lingkungan BUMN. Ia menyebut pernah menjabat sebagai pejabat BUMN, namun memilih mengundurkan diri setelah bertahan selama satu setengah bulan.
“Tapi urusan menjadi kepala BUMN pernah Pak, 1,5 bulan mundur karena saya pulang, Pak,” kata Nanik.
Nanik menjelaskan bahwa perhatian terhadap komunitas pengayuh becak bermula dari gagasan dan kepedulian Prabowo sejak belasan tahun lalu. Sebelum menjabat sebagai Presiden, Prabowo kerap menginstruksikan timnya untuk membagikan pakaian, sembako, hingga obat-obatan kepada pebecak di berbagai daerah. Keprihatinan terhadap para lansia yang masih harus mengayuh becak konvensional kemudian mendorong terciptanya ide becak listrik.
Prabowo bahkan merancang sendiri prototipe kendaraan tersebut di Kertanegara saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
“Jadi becak listrik ini hasil desain Pak Prabowo, Pak. Beliau menggambar sendiri becak listriknya, memanggil lah waktu itu Pak Bobby yang sekarang Dirut KAI, dulu Dirut Len. Dipanggil di Kertanegara waktu itu beliau masih Menhan, ‘Bisa enggak membuatkan becak listrik?’ Sampai dibayar di depan Pak becaknya,” tutur Nanik.
Lewat penyaluran 260 unit becak listrik secara gratis di Kabupaten Bandung ini, Nanik berharap para pengayuh becak lansia memiliki aset pribadi untuk modal usaha mandiri di hari tua dan tidak lagi terbebani biaya sewa harian. Ia juga menegaskan agar bantuan senilai puluhan juta rupiah tersebut dirawat dengan baik dan tidak diperjualbelikan atau dipindahtangankan.
“Ingat ada perjanjian di atas materai, tidak boleh dipindahtangankan. Bapak mimpi apa semalam coba? Ini becak gratis dikasihkan. Gratis dari Presiden Prabowo. Seumur hidup tukang becak itu enggak punya aset, ya sudah mereka biar senang di hari tuanya punya kekayaan,” kata Nanik.
Perhatian Prabowo terhadap pengayuh becak sudah berlangsung lama sebelum dirinya dilantik sebagai Kepala Negara. Program penyerahan becak listrik gratis ini pertama kali diluncurkan pada masa kampanye 2023-2024 yang menyasar 400 pengayuh becak di Madiun, Jawa Timur.
Untuk mengoptimalkan penggunaan becak listrik di Kabupaten Bandung, Nanik mendorong pemerintah daerah agar mengintegrasikan moda transportasi ini ke dalam sektor pariwisata lokal, seperti yang sudah berjalan di Blitar dan Solo. Ia juga menyarankan pembentukan regulasi pembagian wilayah operasional antara becak listrik dan transportasi daring.
Pada tahun ini, pemerintah menargetkan penyaluran hingga 70.000 unit becak listrik secara bertahap di seluruh Indonesia dengan alokasi anggaran mencapai Rp 1,6 triliun.
Baca Juga: Kejaksaan Agung Menyita Uang Rp1 Triliun dari PT PSMI Terkait Kasus Korupsi Hutan Inhutani V

Leave a Reply