JOSS.CO.ID – Rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite untuk kelompok masyarakat mampu yang tergolong dalam desil 9 dan 10 saat ini masih menjalani tahap kajian oleh pemerintah.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa selama proses kajian belum mengeluarkan hasil atau keputusan resmi, skema penyaluran BBM jenis Pertalite tetap beroperasi sebagaimana mestinya. Ketentuan kuota harian saat ini masih berlaku, yakni maksimal 200 liter per hari untuk kendaraan jenis bus dan truk, serta kuota hingga 50 liter per hari bagi kendaraan pribadi atau kendaraan biasa.
“Pembatasan Pertalite, sekarang kan kita masih dalam kajian, lagi dikaji. Sekarang masih kalau sampai dengan keputusan kajian belum ada, masih seperti sekarang ini,” ujar Bahlil dalam acara Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition di Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Bahlil menegaskan bahwa tujuan utama dari wacana pengetatan distribusi Pertalite ini adalah memastikan anggaran subsidi negara tersalurkan secara lebih akurat dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Tapi gini loh, masih, kita kan kalau Desil 9, 10 itu kan seperti saya, seperti Pak Ketua Asosiasi. Masa kita mau pakai subsidi? Ya sudahlah, yang kaya-kaya, yang sudah mampu itu jangan ngambil hak rakyat lah, kira-kira begitu. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya,” ujar Bahlil.
Wacana penyesuaian aturan ini mulai menjadi perhatian publik seusai berlangsungnya diskusi dan pertemuan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Bahlil di area kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Dalam kesempatan diskusi tersebut, Purbaya memaparkan bahwa pemerintah tengah mematangkan pertimbangan mengenai penerapan skema pembatasan BBM bersubsidi khusus untuk golongan ekonomi menengah ke atas pada tingkat desil 9 dan 10.
“Jadi tadi kita bahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalilte untuk yang tingkat atas, mungkin yang desil 9-10. Supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap,” ujar Purbaya.
Lebih lanjut, Purbaya mengindikasikan bahwa tahapan implementasi pengetatan subsidi ini diperkirakan dapat direalisasikan mendekati penghujung tahun, meski seluruh ketentuannya masih terus dipatangkan.
“Masih didiskusikan-masih didiskusikan. Sebelum tahun depan mungkin kita implementasikan,” sambungnya.
Leave a Reply