JOSS.CO.ID – Pemerintah menyiapkan skema harga khusus bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bagi nelayan dengan kapal berukuran menengah hingga besar. Program ini ditujukan untuk menekan biaya operasional sektor perikanan tangkap, khususnya bagi kapal berkapasitas 30 hingga 200 gross tonnage (GT).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan, harga solar nonsubsidi akan dipatok sebesar Rp 15.000 per liter setelah mendapat dukungan subsidi dari pemerintah. Kebijakan ini merupakan hasil pembahasan tingkat tinggi bersama Presiden Prabowo Subianto dalam rapat para menteri bidang ekonomi di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, yang digelar pada Senin siang.
Dalam skema tersebut, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 3.600 per liter. Dengan asumsi harga solar nonsubsidi saat ini berada di kisaran Rp 18.600 per liter, maka nelayan penerima program dapat membeli dengan harga yang lebih terjangkau.
Namun demikian, Bahlil menegaskan distribusi BBM murah ini tidak akan dilakukan secara bebas. Pemerintah akan memastikan penerima manfaat benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, guna mencegah potensi penyalahgunaan di lapangan.
“Nah, ini nanti agar tidak disalahgunakan nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan tapi kemudian salah lagi dipergunakan. Nah, ini yang kita akan jaga supaya implementasinya bisa dilakukan dengan baik, dan sudah barang tentu ini atas arahan dan perintah bapak presiden,” ujar Bahlil dalam keterangan pers di saluran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (14/7/2026).
Penentuan titik distribusi dan penerima program akan mengacu pada data yang dimiliki Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap bantuan tepat sasaran dan tidak bocor ke pihak yang tidak berhak.
Untuk tahap awal, pemerintah telah menetapkan kuota distribusi sebesar 400.000 ton. Kuota tersebut akan digunakan dalam periode enam bulan pertama implementasi program. Evaluasi akan dilakukan setelahnya untuk melihat efektivitas kebijakan serta kebutuhan penyesuaian di lapangan.
Selama ini, nelayan dengan kapal kecil di bawah 30 GT sudah menikmati BBM bersubsidi dengan harga sekitar Rp 6.800 per liter. Sementara itu, kelompok nelayan dengan kapal yang lebih besar belum sepenuhnya mendapatkan dukungan harga yang kompetitif, meskipun kebutuhan bahan bakarnya jauh lebih tinggi untuk operasional melaut jarak jauh.
Kebijakan ini dinilai sebagai upaya pemerintah menjembatani kesenjangan tersebut. Dengan biaya bahan bakar yang lebih terkendali, nelayan kapal menengah diharapkan mampu meningkatkan produktivitas tangkapan sekaligus menjaga stabilitas pasokan ikan di pasar domestik.
Dari sisi ekonomi, sektor perikanan memiliki kontribusi penting terhadap ketahanan pangan dan penghidupan masyarakat pesisir. Biaya BBM selama ini menjadi salah satu komponen terbesar dalam struktur biaya melaut. Kenaikan harga energi global juga sempat menekan margin usaha nelayan, terutama bagi mereka yang beroperasi di wilayah tangkap yang lebih jauh.
Kebijakan pemerintah ini tidak hanya berupaya menjaga daya saing nelayan, tetapi juga mendukung rantai pasok industri perikanan nasional. Jika implementasi berjalan efektif, dampaknya bisa meluas hingga ke stabilitas harga ikan dan kesejahteraan pelaku usaha di sektor hilir.
Pengawasan distribusi menjadi kunci utama keberhasilan program. Pemerintah melalui koordinasi lintas kementerian diharapkan mampu memastikan BBM bersubsidi tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh nelayan yang berhak, sesuai tujuan awal kebijakan.
Baca Juga: Bahlil Hitung CNG Bisa Pangkas Anggaran Negara Rp 30 T
Leave a Reply