JOSS.CO.ID – Pemerintah kembali membuka opsi baru untuk menekan beban anggaran energi, kali ini lewat pemanfaatan compressed natural gas (CNG) sebagai alternatif gas rumah tangga menggantikan LPG 3 kilogram (kg). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan, skema pemanfaatan CNG dinilai mampu mengurangi belanja negara secara signifikan karena biaya yang lebih rendah dibanding LPG bersubsidi.
Dalam paparannya, Bahlil menyebut selisih biaya antara LPG dan CNG dapat diterjemahkan langsung menjadi penghematan anggaran jika transisi berjalan sesuai rencana. “Kalau kita gunakan LPG butuh anggaran Rp 110,7 triliun per tahun, sedangkan kalau kita gunakan CNG Rp 80,7 triliun per tahun. Artinya, anggaran negara bisa lebih hemat sebesar Rp 30 triliun,” kata Bahlil. Perhitungan tersebut menggambarkan potensi ruang fiskal yang bisa dimanfaatkan pemerintah untuk kebutuhan lain di luar subsidi energi.
Ia menegaskan, angka Rp 30 triliun bukanlah nilai kecil dalam konteks APBN yang setiap tahun terbebani oleh tingginya subsidi energi, khususnya LPG 3 kg yang dikonsumsi rumah tangga. Menurutnya, jika penghematan tersebut tercapai, pemerintah dapat mengalihkan sebagian anggaran ke sektor prioritas lain seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur dasar. “Ini bukan angka yang kecil. Rp 30 triliun itu bisa dipakai untuk bangun banyak sekolah, rumah sakit, dan program lain yang langsung dirasakan masyarakat,” ujar Bahlil.
Bahlil juga menyinggung bahwa selama ini LPG 3 kg menjadi salah satu komponen subsidi terbesar dalam anggaran energi karena seluruh kebutuhan gas itu masih dipenuhi dari impor. Dalam situasi global yang fluktuatif, ketergantungan impor membuat APBN rentan terhadap gejolak harga dan nilai tukar. Di sisi lain, Indonesia masih memiliki potensi gas alam yang cukup besar yang bisa diolah menjadi CNG untuk kebutuhan domestik. “CNG ini bahan bakunya dari gas domestik, jadi kita bisa kurangi ketergantungan pada impor LPG yang selama ini membebani devisa,” ungkapnya.
Secara harga, Bahlil mengklaim CNG memiliki keunggulan kompetitif dibanding LPG 3 kg. Dalam beberapa kesempatan, ia menyampaikan bahwa biaya CNG lebih rendah 30–40 persen dibanding LPG yang saat ini dikonsumsi oleh jutaan rumah tangga kelas menengah ke bawah. “Ya kita mau dan ini cost-nya lebih murah 30-40%,” ujarnya dalam salah satu acara beberapa waktu lalu. Dengan selisih harga tersebut, beban subsidi yang harus ditanggung negara dapat ditekan tanpa mengurangi akses energi bagi masyarakat kecil.
Gagasan transisi dari LPG ke CNG juga sejalan dengan langkah pemerintah yang tengah menata ulang kebijakan energi nasional agar lebih efisien dan berkelanjutan. Selama bertahun-tahun, LPG 3 kg menjadi instrumen utama untuk menjaga keterjangkauan energi di tingkat rumah tangga, namun konsekuensinya adalah subsidi besar yang terus meningkat. Bahlil menilai sudah saatnya dilakukan reformasi dengan memanfaatkan sumber daya gas domestik yang dapat diolah menjadi CNG, sekaligus menciptakan rantai industri baru di dalam negeri.
Dalam konteks global, sejumlah negara telah lebih dulu mendorong pemanfaatan CNG, baik untuk transportasi maupun kebutuhan rumah tangga, sebagai bagian dari strategi mengurangi impor dan menekan subsidi. Indonesia, kata Bahlil, dapat mengambil pelajaran dari praktik tersebut sambil menyesuaikan dengan kondisi infrastruktur dan kemampuan fiskal nasional. Namun, ia mengakui bahwa transisi tidak bisa dilakukan secara instan karena membutuhkan persiapan teknis, jaringan distribusi, hingga sosialisasi kepada masyarakat.
Bahlil menambahkan, pemerintah saat ini masih melakukan kajian dan uji coba penggunaan CNG untuk rumah tangga sebelum kebijakan penuh diterapkan. Aspek keselamatan menjadi salah satu perhatian utama karena tekanan CNG berbeda dengan LPG yang selama ini digunakan. “Karena tekanannya tinggi, masyarakat diminta mengikuti semua prosedur keselamatan yang nanti akan ditetapkan. Pemerintah tidak akan main-main soal ini,” kata dia. Pemerintah juga memastikan bahwa jika kebijakan digulirkan, perangkat dan instalasi yang digunakan akan memenuhi standar keamanan yang ketat.
Sebagai latar, belanja nasional untuk LPG selama ini mencapai sekitar Rp 137 triliun per tahun, dengan porsi subsidi antara Rp 80–87 triliun. Angka tersebut menekan ruang gerak APBN dan membuat pemerintah harus mencari cara untuk mengurangi tekanan tanpa mengorbankan akses energi masyarakat. Di sinilah CNG dinilai menawarkan jalan tengah: harga lebih murah, sumber dari dalam negeri, dan potensi penghematan anggaran yang besar jika sistemnya berjalan lancar.
Ke depan, wacana penggantian LPG 3 kg dengan CNG diperkirakan menjadi salah satu isu energi yang banyak diperbincangkan publik. Di satu sisi, ada harapan besar terhadap penghematan anggaran negara dan penguatan ketahanan energi domestik. Di sisi lain, masyarakat menunggu kepastian soal kesiapan infrastruktur, skema distribusi, serta cara penggunaan CNG di dapur rumah tangga agar tetap aman dan mudah dioperasikan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM masih menyusun detail kebijakan, dan hasil kajian tersebut akan menentukan seberapa cepat transisi dari LPG ke CNG bisa benar-benar terwujud.
Leave a Reply