GUNUNGKIDUL, JOSS.CO.ID – Fenomena menurunnya jumlah peserta didik di sejumlah sekolah dasar negeri di Kabupaten Gunungkidul mendorong pemerintah daerah mengambil langkah penataan ulang. Melalui Dinas Pendidikan (Disdik), lima sekolah dasar resmi digabung pada tahun ajaran 2026/2027 sebagai upaya menjaga efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
Kebijakan ini bukan keputusan mendadak. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah sekolah mengalami penurunan jumlah siswa secara signifikan hingga berdampak pada proses belajar mengajar. Kondisi tersebut membuat operasional sekolah menjadi kurang optimal, baik dari sisi tenaga pengajar maupun pemanfaatan fasilitas.
Kepala Disdik Gunungkidul, Nunuk Setyowati, menjelaskan bahwa lima sekolah yang terdampak regrouping tersebar di beberapa kapanewon. SD Negeri Sambeng II digabung dengan SD Negeri Sambeng I, kemudian SD Negeri Widoro Semin dengan SD Negeri Sumberejo Semin. Selain itu, SD Negeri Kemiri I Tanjungsari digabung dengan SD Negeri Kemiri II Tanjungsari, serta SD Negeri Jaten Tanjungsari dengan SD Negeri Gatak Tanjungsari.
“Terakhir SD Negeri Gelaran III Karangmojo digabung dengan SD Negeri Banyubening I Karangmojo,” katanya.
Nunuk mengungkapkan, faktor utama kebijakan ini adalah jumlah siswa yang terus menyusut dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, dalam satu sekolah hanya tersisa puluhan siswa.
“Siswanya semakin habis. Rata-rata satu sekolah hanya memiliki sekitar 20 siswa,” ujarnya.
Ia menambahkan, penggabungan lebih difokuskan pada penyatuan aset sekolah, seperti bangunan dan fasilitas pendukung lainnya. Sementara itu, para siswa tidak diwajibkan untuk berpindah ke sekolah hasil penggabungan jika lokasinya dinilai kurang strategis.
“Kalau lokasi sekolah hasil regrouping dirasa lebih jauh, siswa boleh memilih SD lain yang lebih dekat. Tidak harus bersekolah di sekolah hasil penggabungan tersebut,” katanya.
Fleksibilitas ini diberikan untuk memastikan akses pendidikan tetap terjaga, terutama bagi siswa yang tinggal jauh dari lokasi sekolah hasil regrouping. Pemerintah daerah ingin memastikan kebijakan efisiensi ini tidak justru menghambat anak-anak dalam mendapatkan pendidikan dasar.
Hingga awal tahun ajaran baru, Disdik Gunungkidul masih melakukan proses pendataan jumlah siswa secara menyeluruh. Pendataan ini mencakup siswa yang mendaftar melalui jalur daring maupun luring.
“Jadi terkait jumlahnya memang belum pasti karena masih menunggu proses pendataan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang SD Disdik Gunungkidul, Asbani, menegaskan bahwa kebijakan ini telah melalui tahapan panjang. Prosesnya dimulai dari kajian mendalam, dilanjutkan dengan sosialisasi kepada masyarakat, hingga penghentian penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah yang terdampak sejak beberapa tahun lalu.
“Kekurangan murid, sehingga terpaksa dilakukan penggabungan sekolah,” katanya.
Secara umum, fenomena kekurangan siswa di sekolah dasar bukan hanya terjadi di Gunungkidul. Sejumlah daerah di Indonesia juga menghadapi kondisi serupa, terutama di wilayah dengan angka kelahiran yang menurun atau terjadi perpindahan penduduk ke kawasan perkotaan. Dampaknya, banyak sekolah di daerah harus beradaptasi dengan jumlah murid yang semakin sedikit.
Leave a Reply