SEMARANG, JOSS.CO.ID – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah (Jateng), Mohammad Saleh, mengapresiasi kebijakan mandatori Biodiesel B50 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto sebagai Langkah yang strategis yang perlu didukung penerapan yang ketat dan transparan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO)minyak kelapa sawit. “Program B50 mutlak perlu dukungankebijakan DMO minyak sawit yang ketat dan transparan, Program B50 bisa terganggu,” kata M saleh, Jumat (10/7/2026).
Menurut Saleh yang Tengah menempuh program doktorenergi di Undip memastikan ada lonjakan kebutuhan minyaksawit yang siginifikan untuk memenuhi kebutuhan biodiesel B50 dimana separo dari setiap liter biodiesel berisi minyaksawit. “Data yang ada, saat program masih B40 sajakebutuhan crude palm oil sudah mencapai 13,8 juta kiloliteratau setara 14,57 juta ton. Perkiraan kami, untuk B50 kebutuhan CPO-nya bisa mencapai 19 juta ton,” diamenegaskan.
Karenanya, untuk keberlangsungan Program B50 diperlukandukungan dari sektor lain, khususnya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian yang berkewenangandalam pendayagunaana minyak sawit (CPO). KewenanganKementerian Perdagangan dalam hal minyak sawit mencakuppengaturan tata niaga ekspor, kebijakan kewajiban pasokdalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO), pengawasan peredaran dan tata kelola minyak goreng sawit, serta berwenang penuh dalam menerbitkan PersetujuanEkspor (PE). Sedangkan kewenangan Kementerian Pertaniandalam tata kelola minyak sawit berfokus pada sektor hulu dan budidaya, yang mencakup pembinaan, penetapan standar, dan pengembangan produksi.
Sebagai program nasional, Saleh percaya Presiden Prabowo sudah mempertimbangkan dan mengkordinasikan berbagaisektor yang terkait, mulai Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, SKK Migas, Pertamina dan Dewan Energi Nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang bertugasmengimplementasikan B50 secara teknis juga diyakini sudahsiap mengamankan kebijakan tersebut karena dipastikan B50 diluncurkan Presiden Prabowo Subianto setelah menerimalaporan kesiapan dari Menteri ESDMM.
Program Biodiesel 50 (B50) merupakan langkah strategisdalam memperkuat kedaulatan energi nasional yang relevandengan program swasembada energi yang menjadi prioritaspemerintahan Presiden Prabowo. Program B50 adalahprogram yang sangat rasional karena berbasis pada kemampuan nasional, khususnya dalam hal kelapa sawitmengingat Indonesia merupakan produsen CPO terbesar yang menyumbang 58%-60% kebutuhan sawit dunia. Saat iniproduksi minyak sawit nasional mencapai 46 juta ton per tahun.
Yang perlu dicatat, minyak sawit sebesar itu yang dihasilkandari 16,83 juta hektar lahan, sekitar 40,5% atau 6,21 jutahektar lahan sawit dikelola oleh perkebunan rakyat. “Program B50 akan mendorong ekonomi rakyat, petani pemilik kebunsawit akan terdorong pertumbuhan dan kesejahteraannya,” ujar Saleh.
Saleh yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah mengajak semua pihak, khususnya para pemilik kebun sawit, mendukung keseriusan pemerintah dalam mengoptimalkansumber daya dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan energinasional. Dia berharap semua persoalan yang terkait dengansawit dalam konteks energi bisa dibicarakan secara terbukadan jujur, tanpa ada drama-drama.
“Keberanian memutuskan memanfaatkan potensi nasionalsebagai kekuatan pembangunan dan ketahanan bangsa perludukungan semua pihak. Perlu ada pengawasan yang ketat dan transparan, supaya dampak program terhadap kemajuanbersama tercapai. Masalah harga di pasar internasional yang sering jadi dalih produsen sawit melakukan ekspor harusdiimbangi dengan rasionalitas harga DMO. Kita harus terbukadan fair,” tukasnya. (***)
Leave a Reply