SEMARANG, JOSS.CO.ID – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Mohammad Saleh memastikan seluruh komisi dan fraksi di DPRD akan lebih sigap merespons berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat, terutama yang ramai diperbincangkan di media sosial.
Langkah itu dinilai penting agar komunikasi antara DPRD dan masyarakat mampu mengikuti derasnya arus informasi di era digital sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Hal tersebut disampaikan Saleh saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Transformasi Komunikasi Publik di Era Digital: Penguatan Transparansi, Akuntabilitas, dan Kepercayaan Publik” di Hotel Pandanaran, Semarang, Senin (6/7/2026).
Menurut Saleh, perkembangan informasi yang berlangsung sangat cepat membuat lembaga publik harus mampu beradaptasi. Ia menilai, kecepatan penyebaran informasi di media sosial sering kali melampaui proses birokrasi maupun pembahasan kebijakan di lembaga legislatif.
“Karena memang hari ini informasi begitu cepat. Kadang proses-proses yang dilaksanakan DPRD, bisa kalah cepat dengan arus deras informasi di masyarakat. Maka di sinilah perlu ada penyesuaian-penyesuaian untuk masalah informasi publik,” ujar Saleh.
Ia mengatakan, fenomena tersebut turut memengaruhi dinamika pengambilan kebijakan. Tidak sedikit isu yang berkembang di ruang publik menjadi perhatian pemerintah maupun DPRD karena mendapat sorotan luas dari masyarakat.
“Tidak jarang pengambilan keputusan itu salah satu dasarnya adalah opini publik yang berkembang, baik kejadian riil maupun hal-hal yang viral. Sehingga ada istilah ‘No Viral No Justice’. Sesuatu yang viral itu kadang bisa menjadi bahan kita dalam mengambil keputusan,” ungkapnya.
Meski demikian, Saleh menegaskan setiap kebijakan tetap harus melalui mekanisme yang berlaku. Menurutnya, aspirasi masyarakat tidak selalu dapat direalisasikan dalam waktu singkat karena harus melewati tahapan perencanaan, pembahasan, hingga penganggaran.
Sebagai contoh, ia menyebut penyusunan program pembangunan infrastruktur tahun 2027 telah dibahas sejak 2026 melalui berbagai tahapan di komisi, Badan Anggaran DPRD, hingga pembahasan bersama gubernur.
Karena itu, Saleh meminta seluruh alat kelengkapan DPRD lebih aktif membangun komunikasi dengan masyarakat. Tidak hanya menyampaikan kegiatan yang dilakukan, tetapi juga menjelaskan proses di balik setiap kebijakan agar masyarakat memahami bagaimana sebuah keputusan dihasilkan.
Menurutnya, penguatan komunikasi publik menjadi bagian penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
“Transformasi komunikasi publik di era digital dalam kehidupan sehari-hari, sehingga DPRD perlu untuk menyampaikan apa yang dikerjakan selama ini, dan tersampaikan dengan baik kepada masyarakat,” ungkapnya.
Leave a Reply