Pemerintah melalui Menko Infrastruktur AHY mendorong percepatan pengembangan jaringan kereta api Trans Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi untuk tekan biaya logistik dan ketimpangan wilayah hingga 2045.
JOSS.CO.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pemerintah mendorong percepatan pengembangan jaringan perkeretaapian nasional sebagai strategi memperkuat konektivitas dan menekan biaya logistik, terutama di luar Pulau Jawa. Fokus pengembangan diarahkan pada jaringan kereta Trans Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi (Trans SKS) untuk mengurangi ketimpangan wilayah sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
Hal tersebut disampaikan AHY saat memimpin rapat koordinasi tindak lanjut pengembangan jaringan perkeretaapian Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi (SKS) di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa pengembangan jaringan kereta api lintas pulau merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) di sektor infrastruktur dan konektivitas.
“Ini adalah visi besar Bapak Presiden. Kita ingin memastikan Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi tidak tertinggal terlalu jauh. Dengan membangun jaringan kereta api yang terintegrasi, kita bisa menekan biaya logistik secara signifikan dan meningkatkan daya saing ekonomi antarwilayah,” ujar AHY dalam keterangan tertulis, Rabu (22/4/2026).
Ia menerangkan hingga saat ini masih terdapat ketimpangan signifikan dalam pengembangan transportasi berbasis rel di Indonesia, terutama bila dibandingkan dengan negara lain. Karena itu, menurutnya, dibutuhkan langkah strategis yang terencana dan kolaboratif lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
“Kita harus jujur melihat kondisi hari ini. Jaringan kereta api kita masih sangat terbatas dibandingkan negara lain. Ini bukan untuk membuat kita pesimis, tetapi justru menjadi pemicu agar kita bekerja lebih keras dan lebih terarah,” sambungnya.
AHY juga menyoroti rendahnya kontribusi kereta api terhadap mobilitas nasional yang saat ini baru sekitar 4 persen untuk angkutan penumpang dan 1 persen untuk logistik.
“Padahal, kereta api memiliki keunggulan sangat besar, termasuk dari sisi efisiensi dan emisi. Bahkan kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca sangat rendah, kurang dari 1 persen. Ini harus kita dorong sebagai bagian dari komitmen menuju net zero emission,” tegasnya.
Selain itu, ia turut menyoroti kesenjangan investasi antara pembangunan jalan dan perkeretaapian yang selama ini masih cukup lebar.
“Kita tidak mengatakan pembangunan jalan tidak penting, tentu tetap harus kita lakukan. Tetapi kita juga melihat adanya gap yang signifikan dalam investasi perkeretaapian. Ini yang harus kita koreksi bersama,” katanya.
Dalam konteks pengembangan wilayah, AHY menjelaskan bahwa setiap pulau memiliki tantangan dan potensi berbeda. Sumatera membutuhkan penguatan jaringan eksisting dan perluasan jalur baru, Kalimantan memerlukan pembangunan dari titik nol, sedangkan Sulawesi membutuhkan integrasi jaringan dengan kawasan industri dan komoditas unggulan.
“Kalimantan bahkan belum memiliki jaringan kereta api. Ini menjadi peluang besar bagi kita untuk membangun dari awal dengan perencanaan yang lebih baik, termasuk untuk mendukung logistik dan komoditas,” jelasnya.
Berdasarkan paparan pemerintah, pengembangan jaringan kereta di luar Jawa ditargetkan menambah sekitar 14.000 kilometer lintasan baru sekaligus reaktivasi jalur lama hingga 2045. Untuk mewujudkan target tersebut, kebutuhan investasi diperkirakan mencapai Rp1.100 hingga Rp1.200 triliun.
“Angkanya memang besar, tetapi ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia. Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Harus ada creative financing, kolaborasi dengan swasta, dan keterlibatan berbagai pihak,” lanjutnya.
Lebih lanjut, AHY menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan transportasi publik, termasuk melalui alokasi anggaran yang lebih proporsional.
“Pendapatan daerah dari sektor transportasi sebenarnya cukup besar, tetapi belanja untuk transportasi publik masih rendah. Ini perlu kita dorong agar lebih seimbang dan tepat sasaran,” ucapnya.
Ia juga menegaskan bahwa pengembangan perkeretaapian nasional harus dilakukan secara terintegrasi dengan perencanaan tata ruang dan pertumbuhan kawasan, bukan proyek yang berdiri sendiri.
“Kita tidak bisa membangun kereta api secara parsial. Harus terintegrasi dengan tata ruang, dengan pusat-pusat ekonomi, dan dengan kebutuhan masyarakat. Ini adalah kerja besar yang membutuhkan sinergi semua pihak,” pungkasnya.
Rapat koordinasi tersebut disebut menjadi langkah awal untuk merumuskan strategi dan kebijakan konkret dalam mempercepat pengembangan jaringan perkeretaapian nasional yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan.
Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BRIN Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si., Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, B.S., M.Sc., Wakil Kepala BP BUMN Amminudin Ma’ruf, serta Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin.
Sementara itu, AHY didampingi Staf Khusus Menteri Agust Jovan Latuconsina, Sigit Raditya, Herzaky Mahendra Putra, Merry Riana, serta Tenaga Ahli Menteri Ahmad Khoirul Umam dan Rio Neswan.
Leave a Reply