Serapan anggaran IKN tembus 61,8 persen, lebih dari 2.000 ASN sudah bekerja di Nusantara. Pemerintah genjot pemindahan ASN dan infrastruktur inti hingga 2029.
JOSS.CO.ID – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono memaparkan bahwa percepatan pembangunan IKN saat ini ditopang dua hal utama, yakni pemindahan aparatur sipil negara (ASN) dan peningkatan serapan anggaran infrastruktur. Ia menegaskan, jumlah ASN yang sudah menetap dan bekerja di Nusantara kini telah menembus angka ribuan, seiring berjalannya program pemindahan bertahap dari Jakarta ke ibu kota baru.
Basuki menjelaskan, sudah ada sekitar 2.000 lebih ASN yang bertugas di kawasan IKN, terdiri sekitar 1.100 ASN OIKN dan sisanya ASN dari berbagai kementerian teknis. “Kalau ASN sekarang yang sudah ada di IKN, selain ASN OIKN yang ada sekitar 1.100 orang, di antaranya ASN dari Kementerian PU, Kemenhub, Kementerian PKP, dan Kemenkes,” kata Basuki saat ditemui wartawan di Gedung DPR RI, Senin (30/3/2026).
Ia menambahkan, kehadiran ASN tersebut juga didukung ketersediaan kantor dan unit layanan di lapangan. Untuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU), beberapa balai sudah membuka kantor di IKN, sementara ASN Kementerian Perhubungan ditempatkan untuk mendukung operasional Bandara IKN yang menjadi akses utama ke kawasan. “Beberapa balai-balai Kementerian PU sudah ada di sana, ASN di Kemenhub juga sudah cukup banyak di sana karena kan untuk pengoperasian Bandara IKN,” jelasnya.
Dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Basuki membeberkan bahwa pemindahan ASN menjadi salah satu program prioritas OIKN pada 2026. Berdasarkan indikator Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) OIKN 2025–2029, pemerintah menargetkan pemindahan ASN ke IKN dalam rentang 1.700 hingga 4.100 orang hingga akhir periode tersebut. “Berdasarkan indikator RKP 2026 dan Rensta OIKN 2025-2029, target ASN yang pindah ke IKN mencapai 1.700 hingga 4.100 ASN,” terangnya.
Basuki menilai perpindahan ASN bukan sekadar memindahkan kantor pemerintahan, tetapi menjadi pemicu hidupnya aktivitas birokrasi dan layanan publik di ibu kota negara yang baru. Ia menyebut, penyelenggaraan sistem pemerintahan cerdas akan berjalan paralel dengan pemindahan pegawai, mulai dari pengembangan sistem informasi kota cerdas (smart city), ekosistem digital, hingga layanan perizinan terintegrasi.
Di luar aspek ASN, OIKN telah menetapkan dua klaster besar kegiatan prioritas pada 2026. Klaster pertama fokus pada tata kelola pemerintahan dan sistem digital, sementara klaster kedua berkaitan dengan pembangunan sosial, pengembangan superhub ekonomi, dan pengelolaan lingkungan di sekitar kawasan IKN. “Meliputi pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan investasi, pengembangan superhub ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlindungan hutan dan sumber daya alam, penanggulangan bencana dan pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan di IKN,” jelas Basuki.
Dari sisi pembiayaan, pembangunan IKN tidak hanya bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah juga mendorong keterlibatan sektor non-pemerintah, dengan target investasi swasta sekitar Rp70 triliun hingga 2029 untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan kawasan ekonomi pendukung.
Otorita IKN mencatat bahwa serapan anggaran berjalan cukup agresif pada awal tahun anggaran 2026. Hingga 25 Maret 2026, realisasi anggaran secara aktual telah mencapai 61,8 persen dari total pagu Rp6,26 triliun yang tertuang dalam DIPA OIKN. “Realisasi anggaran Otorita IKN tahun 2026 mencapai 61,8 persen,” ujar Basuki, merujuk pada perhitungan yang memasukkan seluruh pengadaan yang sudah terkontrak.
Dana tersebut terbagi ke dalam tiga pos utama, dengan porsi terbesar dialokasikan untuk belanja modal pembangunan prasarana. Dari pagu Rp6,26 triliun, belanja pegawai tercatat sekitar Rp423 miliar, belanja barang Rp983,75 miliar, sementara belanja modal untuk infrastruktur prasarana mencapai Rp4,85 triliun. Pemerintah juga mengalokasikan sekitar Rp3,7 triliun dalam skema kontrak tahun jamak 2025–2027 yang difokuskan pada penyelesaian sarana dan prasarana di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Meski secara kontraktual serapan sudah tinggi, pencairan fisik anggaran melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) baru mencapai Rp346,57 miliar atau sekitar 5,5 persen per 25 Maret 2026. Kondisi ini terjadi karena proses administrasi pencairan di Kementerian Keuangan berjalan bertahap mengikuti termin pembayaran proyek konstruksi.
Basuki menegaskan, fokus utama pemerintah sekarang adalah memastikan belanja modal tersalurkan secara efektif agar infrastruktur inti di IKN tidak mengalami keterlambatan. Otorita IKN juga terus memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait supaya percepatan pencairan anggaran sejalan dengan progres fisik di lapangan.
Dengan kombinasi pemindahan ASN secara bertahap, peningkatan serapan anggaran hingga 61,8 persen, serta masuknya investasi swasta, pemerintah optimistis pengembangan Ibu Kota Nusantara dapat berjalan sesuai lini masa dan rencana strategis yang telah disusun. Diharapkan, ekosistem pemerintahan di Nusantara dapat mulai beroperasi bertahap tahun ini dan berkembang penuh menjelang 2029.
Leave a Reply