Anggota Komisi II DPR Deddy Sitorus mengusulkan WFH ASN hanya Selasa Kamis demi hemat BBM, cegah long weekend, dan pastikan pelayanan publik tetap berjalan.
JOSS.CO.ID, JAKARTA – Komisi II DPR meminta agar kebijakan Work From Home (WFH) untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) tidak diterapkan pada hari Senin dan Jumat. Anggota Komisi II DPR yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, menilai penentuan hari menjadi kunci agar WFH benar-benar efektif menghemat BBM dan bukan malah mendorong libur panjang.
Menurut Deddy, jika WFH ditempatkan berdekatan dengan akhir pekan, peluang ASN memanfaatkan kesempatan untuk bepergian justru semakin besar sehingga penggunaan BBM bisa meningkat. Padahal, salah satu tujuan utama wacana WFH ASN adalah menekan konsumsi BBM di tengah gejolak harga minyak akibat konflik di kawasan Timur Tengah.
“Tujuan WFH itu apa, jika untuk menghemat BBM yang berpotensi langka, maka memang sebaiknya tidak memasukkan hari Jumat dan hari Senin,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (27/3).
“Hal ini untuk mencegah WFH dijadikan libur long weekend sehingga tujuan awal tidak tercapai, bahkan berpotensi meningkatkan konsumsi BBM,” imbuhnya.
Oleh karena itu, Deddy menilai kebijakan WFH paling cocok diterapkan antara hari Selasa hingga Kamis, tergantung kebutuhan masing-masing instansi. Skema tersebut dinilai menempatkan WFH di tengah pekan sehingga kecil kemungkinan dimaknai sebagai kesempatan memperpanjang libur.
Di sisi lain, ia juga menekankan kebijakan WFH harus diikuti SOP dan mekanisme pengawasan yang ketat agar produktivitas aparatur sipil negara (ASN) dapat terjaga dan indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator (KPI) tetap tercapai.
“Apakah semua ASN memiliki perangkat komputer, tablet maupun alat komunikasi yang tersambung secara terus menerus selama jam kerja,” ujarnya.
“Hal ini menjadi penting karena tanpa itu sebenarnya sama saja dengan libur tak bisa bersantai dan tak mengerjakan apapun. Sebut saja libur dan bukan WFH,” sambungnya.
Tak hanya itu, menurutnya perlu ada pengaturan soal unit kerja apa saja yang bisa mengikuti kebijakan WFH. Ia mengingatkan jika sektor pelayanan publik esensial tidak boleh WFH karena akan menyebabkan efek domino bagi publik dan aktivitas ekonomi.
“Bagaimana mengatur bidang atau unit yang bisa melakukan WFH agar ada rasa keadilan? Untuk ini saya menyarankan agar keputusan tentang shift yang WFH diserahkan pada masing-masing instansi dan kepala daerah maupun pimpinan lembaga,” tuturnya.
Wacana WFH ini mengemuka bersamaan dengan konflik antara AS–Israel dan Iran yang berdampak pada terganggunya jalur minyak di kawasan Hormuz Selatan, sehingga harga minyak dunia melonjak dan mendorong banyak negara menyiapkan langkah penghematan energi. Pemerintah Indonesia pun tengah mengkaji opsi WFH satu hari dalam sepekan bagi ASN dan mendorong skema serupa di sektor swasta sebagai bagian dari strategi penghematan BBM nasional.
Sejumlah negara telah mengambil langkah sejenis lebih dulu. Filipina, misalnya, sudah menerapkan WFH satu hari dalam sepekan untuk mengurangi kemacetan dan konsumsi BBM di wilayah perkotaan, sementara beberapa pemerintah daerah di Indonesia mulai merancang pola WFH tengah pekan untuk mencegah libur panjang dan menjaga pelayanan publik tetap berjalan.
Leave a Reply