Pemerintah menyiapkan aturan teknis WFH sehari bagi ASN untuk efisiensi BBM akibat perang di Timur Tengah, dengan komitmen menjaga pelayanan publik tetap berjalan optimal.
JOSS.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah menyiapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) selama satu hari dalam sepekan yang secara khusus akan menyentuh pola kerja aparatur sipil negara (ASN) di berbagai instansi pusat dan daerah. Kebijakan WFH ASN sehari ini dirancang sebagai langkah efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) akibat dampak perang di Timur Tengah, namun tetap dengan kewajiban menjaga kualitas pelayanan publik.
“Pokoknya sudah ditetapkan pekan ini,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai menemani Presiden Prabowo Subianto menerima pengusaha Amerika Serikat (AS) Ray Dalio di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Airlangga menjelaskan, pemerintah akan segera mengumumkan hari khusus WFH bagi pegawai pemerintah. Penetapan hari ini menjadi acuan penyusunan aturan teknis bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam mengatur jadwal WFH ASN tanpa mengorbankan layanan langsung kepada masyarakat.
“Secepatnya, kan tinggal berapa, bulan ini tinggal berapa hari kan. Jadi masih ada waktu,” ujar Airlangga.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum memaparkan rinci bentuk pengaturan teknis WFH, tetapi menegaskan bahwa Presiden Prabowo memantau langsung proses pembahasan. Fokus pemerintah adalah mengombinasikan penghematan BBM dengan pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola birokrasi.
“WFH sudah, kan Pak Presiden monitor langsung begitu. Ini sebentar lagi diumumkan oleh Pak, Pak Menko Perekonomian,” ujarnya.
Dari sisi pengawasan kebijakan, Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima menilai WFH sehari dalam sepekan bisa menjadi instrumen taktis untuk menghemat energi, termasuk dalam aktivitas perkantoran pemerintah yang selama ini menyerap penggunaan BBM melalui mobilitas ASN. Namun ia mengingatkan agar WFH ASN tidak dijadikan solusi tunggal atas persoalan kenaikan harga minyak.
“Gagasan ini bisa dianggap baik sebagai langkah taktis jangka pendek, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai solusi tunggal atas persoalan tingginya harga minyak,” kata Aria Bima saat dihubungi, Jumat (27/3).
Legislator PDIP itu menjelaskan, pemerintah tengah mengkaji skema kerja fleksibel satu hari dalam lima hari kerja yang akan diatur lebih lanjut melalui pedoman teknis. Bagi ASN, skema ini berarti penyesuaian jadwal kehadiran fisik di kantor, pembagian shift, dan pemanfaatan sistem layanan daring agar urusan administrasi publik tetap berjalan. Ia menyoroti bahwa lonjakan harga minyak dunia yang menjadi latar kebijakan ini tak lepas dari perang yang dimulai Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran di Timur Tengah.
Dalam kerangka pelayanan publik, pemerintah diharapkan menetapkan batasan yang jelas mengenai jenis layanan yang wajib tetap work from office (WFO) penuh dan layanan yang dapat dialihkan ke kanal digital saat hari WFH ASN diberlakukan. Unit-unit front office seperti pelayanan kependudukan, kesehatan, dan layanan darurat diproyeksikan tetap berjalan normal, sementara fungsi administratif internal dapat lebih fleksibel melalui WFH.
Pemerintah juga mendorong pemanfaatan aplikasi perkantoran elektronik, tanda tangan digital, serta sistem dokumen elektronik untuk memastikan keputusan dan proses administrasi tidak terhambat pada hari WFH. Melalui pengaturan teknis yang terukur, kebijakan WFH ASN sehari ini diharapkan mampu menekan konsumsi BBM, sekaligus menjadi momentum percepatan transformasi digital birokrasi tanpa menurunkan standar pelayanan publik kepada masyarakat.
Leave a Reply