JOSS.CO.ID, JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, merespons pernyataan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya terkait polemik sumber pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diambil dari anggaran pendidikan dan telah disetujui Banggar DPR. Said menegaskan bahwa seluruh fraksi di DPR bulat menyepakati APBN 2025 dan APBN 2026, termasuk alokasi untuk program MBG yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Saya mengamini apa yang disampaikan oleh Pak Teddy, Menseskab, bahwa anggaran MBG dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah dan DPR sejak 2025, dan 2026, sebagaimana yang tertuang dalam APBN. Seluruh fraksi bulat menyetujui APBN tahun 2025 dan 2026, yang di dalamnya menganggarkan MBG,” kata Said kepada wartawan, Jumat (27/2/2026).
Said menekankan bahwa keputusan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab pribadi, tetapi juga melekat pada seluruh anggota DPR yang terlibat dalam pembahasan hingga ketok palu APBN. Ia menegaskan tidak akan mengelak dari keputusan politik terkait penganggaran MBG yang sudah termuat secara resmi dalam APBN 2026.
“Dengan demikian, saya dan seluruh anggota DPR bertanggungjawab secara etik dan konstitusional atas persetujuan anggaran MBG,” ucap Said.
“Kami di DPR, terutama saya selaku Ketua Banggar DPR tidak akan berpaling soal anggaran MBG. Apalagi dalam pembahasan dengan pemerintah, DPR memandang penting adanya program MBG yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo,” sambungnya.
Said meyakini bahwa tujuan utama program MBG adalah intervensi untuk perbaikan gizi anak-anak di Indonesia, khususnya yang berada di usia sekolah. Karena itu, dukungan DPR terhadap penganggaran MBG disebut sejalan dengan komitmen untuk mendukung program unggulan Presiden Prabowo di bidang sumber daya manusia.
“Program ini diniatkan sebagai intervensi perbaikan gizi anak-anak dan kita mendukung atas hal itu. Kalau tidak mendukung tidak mungkin kami setujui pada APBN,” ujarnya.
Meski mengamini penjelasan Seskab Teddy bahwa dana MBG ditempatkan di pos pendidikan dan telah disepakati pemerintah bersama DPR, Said menegaskan adanya catatan penting terkait tata kelola program. Menurutnya, desain pelaksanaan dan pengawasan MBG harus diperkuat agar manfaatnya tepat sasaran dan benar-benar mendukung tujuan peningkatan gizi.
“Saya tegaskan kembali, kita mengamini apa yang disampaikan Pak Menseskab bahwa anggaran MBG disetujui bersama antara pemerintah dan DPR. Namun kita berikan catatan soal MBG adalah tata kelolanya. Tata kelola MBG perlu diperbaiki agar apa yang diniatkan intervensi gizi oleh Presiden Prabowo dapat tercapai,” imbuhnya.
Sebelumnya, Seskab Teddy Indra Wijaya menjawab sorotan mengenai dana MBG yang disebut diambil dari anggaran pendidikan nasional dan belakangan ramai dikritik kalangan internal PDIP. Teddy menjelaskan bahwa porsi anggaran pendidikan telah diatur sebesar 20 persen dari total APBN 2026 dan seluruh peruntukannya, termasuk program MBG, diputuskan bersama antara pemerintah dan DPR melalui mekanisme resmi di Badan Anggaran.
“Jadi namanya anggaran pendidikan itu 20 persen dari APBN. Nah, di tahun ini Rp 769,1 triliun, itu 20 persen. Dan itu anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan itu apa? Banyak. Isinya, peruntukannya,” kata Teddy di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Teddy menjelaskan bahwa Undang-Undang APBN dan seluruh lampirannya sudah melalui proses pembahasan serta pengambilan keputusan bersama, termasuk di Banggar DPR yang diketuai politisi PDIP, Said Abdullah. Ia menegaskan bahwa komposisi anggaran, termasuk porsinya untuk MBG, bukan keputusan sepihak pemerintah, melainkan hasil kesepakatan formal dengan DPR.
“Dan isinya, peruntukannya itu sudah disepakati bersama tahun lalu oleh pemerintah, DPR, dan Badan Anggaran DPR, yang mana Ketua Banggarnya juga PDIP, gitu kira-kira,” ujar Teddy.
Teddy juga menekankan bahwa program MBG dirancang sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi kualitas pendidikan melalui perbaikan gizi peserta didik, bukan dengan mengorbankan program pendidikan yang sudah berjalan. Ia menggarisbawahi bahwa program-program strategis di sektor pendidikan tetap berjalan sebagaimana sebelumnya, sementara MBG diposisikan sebagai penguat dari sisi gizi dan kesehatan siswa.
“Dan tadi, semua hal itu adalah, termasuk MBG, adalah fondasi awal untuk memperbaiki pendidikan ke depan. Itu kira-kira, ya,” lanjutnya.
Teddy pun membantah keras narasi yang menyebut bahwa program MBG menggerus anggaran pendidikan hingga menyebabkan sekolah terbengkalai atau guru-guru terabaikan. Ia menyebut narasi tersebut tidak tepat dan berpotensi menyesatkan pemahaman publik mengenai struktur APBN dan mandatory spending 20 persen untuk pendidikan.
“Saya ingin meluruskan pemahaman dan narasi yang keliru. Tentang apa? Jadi kemarin ada pihak, sedikit pihak, yang menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan. Sehingga sekolah terbengkalai, kemudian guru-guru tidak diperhatikan. Jadi saya mau jawab itu narasi yang keliru,” kata Teddy.
Di tengah polemik tersebut, pernyataan Said Abdullah yang mengamini Seskab Teddy sekaligus memberi catatan soal tata kelola menunjukkan bahwa DPR dan pemerintah berada pada posisi yang sama dalam hal persetujuan anggaran, namun tetap membuka ruang perbaikan dalam implementasi program MBG. Dengan demikian, perdebatan publik kini bergeser dari soal sumber dana ke arah bagaimana memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis benar-benar efektif, transparan, dan berpihak pada peningkatan gizi anak-anak di seluruh Indonesia.
Leave a Reply