JOSS.CO.ID – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menghadapi ancaman serius berupa krisis keuangan yang dapat berujung pada kebangkrutan dalam waktu dekat. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, memperingatkan bahwa organisasi dunia tersebut berisiko mengalami kolaps finansial jika negara-negara anggota tidak segera memenuhi kewajiban pembayaran iuran mereka.
Peringatan ini muncul di tengah pemotongan dana oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap sejumlah badan PBB serta penolakan atau penundaan pembayaran kontribusi wajib.
Antonio Guterres, pemimpin PBB, pada Jumat menyerukan kepada negara-negara anggota agar membayar iuran mereka tepat waktu. Ia menegaskan bahwa PBB bisa kehabisan dana operasional paling cepat pada Juli mendatang.
Menurut Guterres, masalah anggaran kronis terjadi karena sebagian negara anggota tidak membayar kontribusi wajib secara penuh, sementara negara lain terlambat membayar. Kondisi ini memaksa PBB melakukan pembekuan perekrutan dan pemangkasan program.
“Either all member states honour their obligations to pay in full and on time—or member states must fundamentally overhaul our financial rules to prevent an imminent financial collapse,” tulis Sekretaris Jenderal Guterres dalam sebuah surat resmi.
Ancaman krisis keuangan PBB ini juga berkaitan dengan kebijakan pemerintahan Presiden AS Donald Trump yang dalam beberapa bulan terakhir mengurangi pendanaan ke sejumlah badan PBB serta menolak atau menunda kontribusi wajib tertentu. Trump selama ini kerap mempertanyakan relevansi PBB dan mengkritik prioritas organisasinya.
Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat, Rusia, dan China—tiga anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto—juga memperparah situasi. Perselisihan tersebut telah membuat Dewan Keamanan, sebagai badan pengambil keputusan tertinggi PBB, berada dalam kondisi stagnan.
Bulan ini, Trump meluncurkan inisiatif bernama “Board of Peace”, yang oleh para pengkritik dinilai sebagai upaya menciptakan tandingan bagi PBB di tingkat global.
Utang Iuran Membengkak, PBB Hadapi Risiko Struktural
Menurut data PBB, sekitar 1,6 miliar dolar AS tercatat sebagai kontribusi yang belum dibayarkan hingga akhir tahun 2025. Angka ini lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2024, meskipun lebih dari 150 negara anggota telah memenuhi kewajiban mereka.
“The current trajectory is untenable. It leaves the organisation exposed to structural financial risk,” tulis Guterres.
Selain itu, PBB juga menghadapi kewajiban untuk mengembalikan dana yang tidak terpakai kepada negara anggota. Juru bicara Guterres, Farhan Haq, menjelaskan dalam konferensi pers bahwa kewajiban ini semakin membebani kondisi keuangan organisasi.
Dalam suratnya, Guterres menggambarkan situasi tersebut dengan menulis, “We are trapped in a Kafkaesque cycle, expected to give back cash that does not exist.”
Ia juga memperingatkan dampak langsung terhadap program kerja PBB. “The practical reality is stark: unless collections drastically improve, we cannot fully execute the 2026 program budget approved in December,” tulisnya, seraya menambahkan, “Worse still, based on historical trends, regular budget cash could run out by July.”
Dalam pidato tahunan terakhirnya bulan ini, Guterres—yang akan mengakhiri masa jabatannya pada akhir 2026—menyampaikan bahwa dunia saat ini dilanda “self-defeating geopolitical divides (and) brazen violations of international law.”
Ia juga mengecam “wholesale cuts in development and humanitarian aid”, yang diduga merujuk pada pemangkasan besar-besaran anggaran bantuan dan pembangunan oleh Amerika Serikat terhadap organisasi-organisasi PBB sebagai bagian dari kebijakan “America First” pemerintahan Trump.
Leave a Reply