JOSS.CO.ID, JAKARTA – Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FH UMY), Muhammad Reihan Alfariziq, mengajukan gugatan uji materiil terhadap Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut didasarkan pada pengalaman pribadi Reihan yang mengalami kecelakaan lalu lintas akibat puntung rokok pengendara lain.
Permohonan pengujian materiil itu diajukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dan tercatat dalam Perkara Nomor 8/PUU-XXIV/2026. Reihan menilai ketentuan Pasal 106 UU LLAJ belum secara tegas dan spesifik melarang aktivitas merokok saat berkendara, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Reihan mengaku mengalami kecelakaan serius saat berkendara setelah terkena puntung rokok yang dibuang oleh pengendara mobil pribadi. Kejadian tersebut menyebabkan dirinya kehilangan fokus dan ditabrak dari belakang oleh sebuah truk colt diesel hingga nyaris dilindas.
“Fakta nyata kejadian kecelakaan yang dialami Pemohon menunjukkan bahwa norma tersebut gagal mencegah risiko serius dan nyaris fatal akibat merokok sambil berkendara, termasuk risiko nyaris dilindas truk,” ujar Reihan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan Permohonan Nomor 8/PUU-XXIV/2026 pada Selasa (20/1/2026) di Ruang Sidang MK, Jakarta.
Ia melanjutkan, puntung rokok yang dibuang pengendara mobil tersebut mengenai dirinya dan mengakibatkan kehilangan konsentrasi saat berkendara. Akibatnya, Reihan ditabrak dari belakang oleh truk dan hampir mengalami kecelakaan fatal. Selain kerugian fisik dan psikologis, Pemohon menilai dirinya mengalami kerugian konstitusional berupa tidak terpenuhinya hak atas keselamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan hak atas kesehatan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.
Menurut Reihan, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa norma Pasal 106 UU LLAJ tidak cukup efektif melindungi keselamatan dan kesehatan pengendara maupun masyarakat luas. Kerugian yang dialaminya dinilai bersifat spesifik, aktual, dan potensial, serta berisiko dialami oleh siapa pun selama norma tersebut tidak diperbaiki.
Ia juga menilai adanya celah hukum dalam Pasal 106 UU LLAJ yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memberikan jaminan perlindungan yang efektif bagi keselamatan dan kesehatan publik.
Pasal 106 UU LLAJ berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menjaga konsentrasi dan tidak melakukan kegiatan yang dapat mengganggu pengendalian kendaraan, termasuk merokok di dalam kendaraan saat berkendara.” Menurut Pemohon, norma tersebut tidak memberikan perlindungan hukum yang tegas dan spesifik sehingga bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Dalam petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 106 UU Nomor 22 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena dinilai gagal memberikan perlindungan efektif terhadap keselamatan dan kesehatan pengendara serta masyarakat umum.
Hakim MK Nilai Permohonan Perlu Diperbaiki
Permohonan tersebut diperiksa oleh Majelis Panel Hakim MK yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra, dengan didampingi Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Arsul Sani. Dalam sesi penasihatan, Ridwan Mansyur menyampaikan bahwa Pemohon masih perlu memperkuat argumentasi terkait kerugian hak konstitusional yang dialaminya.
“Ini masih banyak ini PR-nya ini ya untuk Saudara menjelaskan bahwa aktual ataukah potensial (kerugian hak konstitusional) akan terjadi itu Saudara harus uraikan. Bagaimana dia memiliki causal verband antara kerugian itu, antara peristiwa itu dengan apa yang Saudara alami, itu juga merupakan sebagai pengguna jalan raya selain daripada sebagai perorangan itu,” jelas Ridwan.
Sebelum menutup persidangan, Saldi Isra menyatakan Mahkamah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya. Perbaikan tersebut harus diserahkan dalam waktu 14 hari, dengan batas akhir penerimaan berkas perbaikan pada Senin, 2 Februari 2026 pukul 12.00 WIB, baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy.
Leave a Reply