JOSS.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan penerbitan surat berharga negara (SBN) berdenominasi valuta asing (valas) di pasar domestik sebagai instrumen untuk menampung devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA). Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari strategi pembiayaan utang pemerintah dalam menutup defisit anggaran tahun berjalan.
Pelaksana Tugas Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Novi Puspita Wardani, mengatakan penerbitan SBN valas domestik masih menunggu terbitnya regulasi baru terkait DHE SDA.
“Kami masih menunggu peraturannya. Setelah itu baru kami sampaikan jadwalnya,” ujarnya, Senin (26/1/2026).
Novi menjelaskan, skema SBN valas domestik ini akan mengacu pada penerbitan serupa yang dilakukan pemerintah pada 2022 untuk menampung dana Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II. Pada saat itu, pemerintah menerbitkan SBN dolar AS dengan tenor 10 tahun dan imbal hasil di kisaran 2,8%–3,15%.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa detail teknis penerbitan, termasuk tenor dan tingkat imbal hasil (yield), belum dapat dipastikan. Hal tersebut lantaran pemerintah masih menunggu revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 beserta aturan turunannya.
“Begitu regulasi turunannya rampung, detail instrumen akan segera diumumkan,” katanya.
Dalam revisi PP tersebut, pemerintah akan mewajibkan penempatan DHE SDA sebesar 100% di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan masa retensi minimal 12 bulan. Pada saat yang sama, ketentuan konversi DHE valas ke rupiah dilonggarkan dari sebelumnya 100% menjadi maksimal 50%.
Untuk mendukung pengelolaan likuiditas, pemerintah juga menambah opsi instrumen penempatan DHE berupa SBN valas. Instrumen ini akan melengkapi pilihan yang sudah tersedia, seperti rekening khusus, deposito perbankan, serta instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
Dari sisi pembiayaan anggaran, pemerintah menargetkan penerbitan SBN neto sebesar Rp 799,53 triliun dalam APBN 2026. Target tersebut lebih tinggi dibandingkan target dalam RAPBN 2026 yang sebesar Rp 749,2 triliun. Pemerintah menegaskan strategi penerbitan utang akan tetap fleksibel, baik melalui skema frontloading maupun backloading, dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan risiko ke depan.
Ekonom Global Market Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto, menilai kebijakan penerbitan SBN valas domestik berpotensi menarik dana devisa yang selama ini ditempatkan di luar negeri. Menurutnya, langkah tersebut dapat mendorong pendalaman pasar keuangan domestik sekaligus meningkatkan pasokan valuta asing di dalam negeri.
“Ini dimaksudkan untuk mengakomodasi dana devisa warga dan pelaku usaha Indonesia yang banyak ditempatkan di luar negeri,” ujarnya.
Ia menambahkan, tambahan pasokan valas berpeluang menyeimbangkan tingginya permintaan domestik, termasuk untuk kebutuhan pembayaran dividen. Dengan demikian, stabilitas nilai tukar rupiah dinilai dapat lebih terjaga dan bahkan berpotensi menguat.
Leave a Reply