Prabowo mempertimbangkan usulan Bahlil agar kepala daerah dipilih DPRD sebagai solusi mengurangi biaya politik
Prabowo menilai gagasan tersebut dapat menjadi solusi untuk mengurangi dominasi uang dalam proses politik di Indonesia. Ia menyebut, pendekatan ini akan membuat politik lebih efisien tanpa mengurangi nilai demokrasi.
“Jadi saya sendiri condong, saya akan mengajak kekuatan politik, ayo marilah kita berani, berani memberi solusi kepada rakyat kita, demokratis tapi jangan buang-buang uang,” kata Prabowo dalam acara tersebut.
Prabowo juga menyampaikan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah oleh parlemen daerah bukan hal baru, karena telah diterapkan di sejumlah negara.
“Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya kenapa nggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai,” imbuh Prabowo.
Ia menambahkan bahwa sistem serupa sudah digunakan di berbagai negara, mulai dari kawasan Asia hingga Eropa dan Australia.
“Itu dilaksanakan oleh Malaysia, itu dilaksanakan oleh India, itu dilaksanakan oleh banyak negara, Inggris, Kanada, Australia, negara terkaya di dunia pakai sistem politik yang murah,” ucap Prabowo.
Prabowo menegaskan bahwa pemikiran Partai Golkar, terutama yang disampaikan Bahlil, akan dipertimbangkan dengan serius.
“Jadi ini saya kira pemikiran-pemikiran Golkar, ketua umum Golkar harus kita pertimbangkan dengan baik. Marilah kita berani,” jelasnya.
Sebelumnya, Bahlil kembali menyuarakan usulan agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Ia menyebut hal itu sebagai opsi alternatif yang ditawarkan Partai Golkar dalam beberapa kesempatan, termasuk saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar Sulawesi Tenggara di Kendari pada Minggu (2/11/2025).
Menurut Bahlil, pemilihan gubernur maupun bupati dan wali kota oleh DPRD merupakan opsi yang tetap sejalan dengan konstitusi.
“Saya katakan kemungkinan opsi alternatifnya adalah pemilihan gubernur oleh DPRD, sebab pemilihan di DPRD juga bagian dari demokrasi karena di Undang-Undang Dasar 45, pemilihan langsung itu hanya untuk Presiden. Nah, sementara pemilihan bupati dan gubernur lewat sebuah proses yang demokratis juga,” ungkap Bahlil usai membuka Musda tersebut.
Usulan ini pun kini mendapat tanggapan dari Presiden Prabowo dan berpotensi menjadi bahan diskusi politik nasional ke depan.
Leave a Reply