JOSS.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memantau secara ketat penyerapan anggaran di daerah, khususnya terkait dana transfer ke daerah (TKD). Prabowo menugaskan langsung Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk memeriksa penyerapan dan penggunaan dana pusat yang ditransfer ke daerah.
Hal ini disampaikan Prabowo dalam rapat khusus dengan beberapa jajaran kabinet di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum dirinya terbang ke Australia untuk kunjungan kerja.
“Presiden menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengkoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini,” tulis Sekretariat Presiden dalam unggahan resmi di akun Instagram @sekretariat.presiden, Selasa (11/11/2025).
Dalam rapat tersebut, Prabowo menekankan bahwa setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan digunakan sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan. Ia menegaskan, tidak ada pengecualian untuk dana di daerah yang juga merupakan uang rakyat.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mengingatkan pemerintah daerah untuk mempercepat penyerapan anggaran. Purbaya telah berkirim surat ke seluruh pemerintah daerah (Pemda) mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota untuk mempercepat realisasi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Langkah ini dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta memperlancar program pembangunan hingga akhir tahun.
Surat tersebut dikirim pada 20 Oktober 2025 dengan nomor S-662/MK.08/2025. Dalam surat yang ditandatangani Purbaya itu, para kepala daerah diminta untuk melakukan langkah penguatan secara harmonis di daerah.
“Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan program pembangunan tahun 2025, dan sejalan dengan arahan Presiden, perlu terus dilakukan langkah-langkah penguatan baik oleh pusat maupun daerah. Terkait dengan hal tersebut, dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan di pusat, kami meminta agar juga dilakukan langkah penguatan secara harmonis di Daerah,” tulis isi surat tersebut.
Berdasarkan pemantauan pemerintah pusat hingga September 2025, dana transfer ke daerah (TKD) telah disalurkan sebesar Rp 644,8 triliun atau 74% dari pagu anggaran. Namun, realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Kondisi ini menyebabkan simpanan dana pemerintah daerah di perbankan meningkat hingga kuartal III-2025. Pemerintah pusat pun terus mendorong agar dana tersebut segera direalisasikan untuk kegiatan produktif dan pembangunan masyarakat.
Leave a Reply