JOSS.CO.ID – Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada dua guru Aparatur Sipil Negara (ASN) di Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yaitu Abdul Muis dan Rasnal, yang sebelumnya dipecat dan divonis penjara setelah membantu guru honorer.
“Semoga keputusan ini memberikan rasa keadilan bagi para guru dan masyarakat Indonesia,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kamis (13/11/2025).
Rehabilitasi Dua Guru Luwu Utara
Dilansir dari detikNews, Presiden Prabowo Subianto memproses pemberian rehabilitasi tersebut di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, sesaat setelah tiba dari kunjungan kenegaraan ke Australia.
Kebijakan ini dilakukan setelah menerima aspirasi dari masyarakat dan berbagai pihak yang memperjuangkan pemulihan nama baik kedua guru tersebut. Proses rehabilitasi dikawal oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Mensesneg Prasetyo Hadi, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo.
“Barusan saja Bapak Presiden sudah menandatangani surat rehabilitasi kepada Pak Rasnal dan Pak Abdul Muis, guru SMA yang dari Luwu Utara,” kata Dasco dalam keterangan persnya.
Surat hak rehabilitasi diserahkan langsung kepada kedua guru tersebut. Sebelumnya, masyarakat mengantar Abdul Muis dan Rasnal ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yang kemudian diteruskan ke DPR RI sebelum akhirnya difasilitasi bertemu Presiden.
“Dengan diberikannya rehabilitasi, dipulihkan nama baik, harkat martabat, serta hak-hak kedua guru ini. Semoga berkah, demikian,” ucap Dasco.
Proses Koordinasi Pemerintah
Menurut Mensesneg Prasetyo Hadi, keputusan Presiden Prabowo merupakan hasil koordinasi intensif antara berbagai pihak selama satu pekan terakhir, menyusul adanya permohonan resmi dari masyarakat dan lembaga legislatif.
“Kami selama satu minggu terakhir berkoordinasi dan meminta petunjuk kepada Bapak Presiden, dan kemudian beliau mengambil keputusan untuk menggunakan hak beliau sebagai Presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada dua orang guru dari SMA 1 Luwu Utara,” jelasnya.
Prasetyo menegaskan bahwa keputusan tersebut menjadi wujud nyata penghargaan pemerintah terhadap dedikasi para guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa.
“Bagaimanapun guru adalah pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa yang harus kita perhatikan, harus kita hormati, dan juga harus kita lindungi. Bahwa ada masalah-masalah atau dinamika-dinamika, kita menghendaki penyelesaian yang terbaik,” ujarnya.
“Semoga keputusan ini dapat memberikan rasa keadilan bagi kedua guru yang kita hormati, dan juga kepada masyarakat serta lingkungan pendidikan, tidak hanya di Luwu Utara tapi juga di seluruh Sulawesi Selatan maupun di seluruh Indonesia,” tambahnya.
Ucapan Terima Kasih dari Dua Guru
Guru Sosiologi SMA Negeri 1 Luwu Utara, Abdul Muis, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo atas pemulihan nama baiknya.
“Saya pribadi dan keluarga besar saya sampaikan setulus-tulusnya terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan rasa keadilan kepada kami, yang di mana selama lima tahun ini kami merasakan diskriminasi, baik dari aparat penegak hukum maupun dari birokrasi atasan kami yang seakan-akan tidak pernah peduli dengan kasus kami yang kami hadapi,” ujarnya.
Sementara itu, Rasnal, mantan Kepala SMA Negeri 1 Luwu Utara yang kini mengajar Bahasa Inggris di SMA Negeri 3 Luwu Utara, menyebut perjuangan mereka mencari keadilan sangat melelahkan.
“Setelah kami bertemu dengan Bapak Presiden, alhamdulillah Bapak Presiden telah memberikan kami rehabilitasi. Saya tidak bisa mengatakan sesuatu kepada Bapak Presiden, terima kasih Bapak Presiden,” ucapnya.
Komitmen Pemerintah Daerah
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menegaskan komitmennya menjunjung tinggi asas kemanusiaan dan keadilan dalam penanganan kasus Abdul Muis dan Rasnal.
Ia telah menugaskan Kepala BKD Sulsel Erwin Sodding untuk meninjau status kepegawaian dua ASN tersebut, serta menyiapkan langkah hukum berupa Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA).
“Semoga upaya kami dalam memulihkan status kepegawaian kedua guru tersebut melalui prosedur dan jalur hukum mendapat hasil sesuai harapan bersama dari MA maupun BKN,” kata Andi Sulaiman.
Erwin menambahkan bahwa Pemprov Sulsel siap memfasilitasi segala upaya hukum tanpa melanggar ketentuan.
“Pak Gubernur sudah memerintahkan kami untuk membantu memfasilitasi dua ASN Rasnal dan Pak Muis. Intinya, Pemprov hadir untuk membantu dengan tetap berpegang pada hukum dan rasa keadilan,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa pemberhentian ASN dengan vonis berkekuatan hukum tetap merupakan kewajiban administratif, bukan hukuman moral.
“Apapun hasil proses hukum nanti, Pemprov akan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Prinsip kami tetap: adil, transparan, dan berlandaskan kemanusiaan,” pungkas Erwin.
Leave a Reply