Presiden Prabowo Berikan Rehabilitasi kepada Tiga Terpidana Kasus ASDP

Presiden Prabowo memberi rehabilitasi kepada Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Harry Muhammad Adhi Caksono, tiga terpidana kasus ASDP.

JOSS.CO.ID, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi. Dua terdakwa lain dalam kasus korupsi yang sama, yakni Muhammad Yusuf Hadi dan Harry Muhammad Adhi Caksono, juga memperoleh keputusan rehabilitasi dari presiden.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil setelah DPR menerima berbagai masukan dari masyarakat.

“Setelah DPR RI menerima berbagai aspirasi dari masyarakat dan kelompok masyarakat, kami kemudian meminta komisi hukum untuk melakukan kajian terhadap penyelidikan yang dimulai sejak Juli 2024,” ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (25/11).

Ia melanjutkan, “Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap tiga nama tersebut.”

Sebelumnya, Ira Puspadewi dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam perkara korupsi yang berkaitan dengan kerja sama usaha dan proses akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) pada 2019–2022. Hakim Ketua Sunoto menyatakan bahwa Ira terbukti memperkaya pemilik PT JN, Adjie, sebesar Rp 1,25 triliun melalui akuisisi tersebut.

“Mengadili, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ira Puspadewi dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan serta denda Rp 500 juta subsider 3 bulan penjara,” kata Sunoto saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Majelis hakim menilai Ira tidak menerima keuntungan pribadi sehingga tidak dikenakan kewajiban membayar uang pengganti. Dalam perkara yang sama, Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Ferry Muhammad Yusuf Hadi serta mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Ferry Harry Muhammad Adhi Caksono juga dinyatakan bersalah.

Keduanya dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan penjara. Para terdakwa dinilai melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1.

Baca Juga:

Dirjen Pajak Tegaskan PBB Rumah Tinggal Bukan Kewenangan Pusat, Pemerintah Siap Tabayun dengan MUI