Polisi Aktif Harus Mundur atau Pensiun Jika Ingin Duduki Jabatan Sipil
JOSS.CO.ID, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil kecuali setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.
“Anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian,” tegas Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025.
Putusan ini memperjelas aturan dan menutup celah hukum yang selama ini memungkinkan polisi aktif merangkap jabatan sipil tanpa melepas status keanggotaannya.
MK Kabulkan Gugatan atas UU Polri
Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa anggota Polri aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil, kecuali setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.
Putusan ini tertuang dalam perkara Nomor 114/PUU-XXIII/2025, yang dikabulkan MK secara penuh terhadap gugatan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).
“MK mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan di ruang sidang pleno MK, Jakarta Pusat, Kamis (13/11).
Syarat Mutlak bagi Anggota Polri
Hakim konstitusi Ridwan Mansyur menjelaskan, frasa “mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian” harus menjadi syarat mutlak bagi anggota Polri yang ingin menduduki jabatan sipil.
Menurutnya, adanya tambahan frasa “atau tidak berdasarkan pengugasan dari Kapolri” dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri justru membuat norma hukum menjadi kabur dan menimbulkan penyimpangan hukum.
“Penambahan frase itu memperluas makna pasal dan stabilitas substansi aturan utama. Akibatnya, terjadi ketidakjelasan bagi anggota Polri yang menduduki jabatan di luar institusi, serta bagi ASN yang berkarier di lembaga sipil,” jelas Ridwan.
Oleh karena itu, MK menilai ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara.
Gugatan Berawal dari Praktik Rangkap Jabatan
Perkara ini disampaikan oleh Syamsul Jahidin yang mempersoalkan Pasal 28 Ayat (3) dan penjelasannya dalam UU Polri. Ia menilai banyak anggota Polri aktif yang saat ini menduduki jabatan sipil tanpa mengundurkan diri atau pensiun.
Beberapa di antaranya adalah posisi strategis seperti Ketua KPK, Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala BNN, Wakil Kepala BSSN, dan Kepala BNPT.
Pemohon menilai, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara dan dapat menghidupkan kembali “dwifungsi Polri” karena anggota kepolisian ikut berperan dalam pemerintahan dan birokrasi sipil.
Selain itu, hal ini dianggap menurunkan kualitas demokrasi dan meritokrasi dalam pelayanan publik serta merugikan hak warga sipil yang memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan di pemerintahan.
Menutup Celah Hukum Penugasan
Dengan putusan ini, MK menutup celah hukum yang selama ini memungkinkan anggota polisi aktif menjabat di lembaga sipil atas dasar penugasan dari Kapolri.
Ke depan, setiap anggota Polri yang ingin berkarier di luar institusi kepolisian harus lebih dulu mundur atau pensiun secara resmi.
Leave a Reply