Ekonomi digital Indonesia capai USD90 miliar pada 2024 dan ditargetkan USD360 miliar di 2030, jadi peluang besar bagi UMKM dan generasi muda.
JOSS.CO.ID, JAKARTA – Ekonomi digital Indonesia tengah tumbuh pesat dan menjadi salah satu yang terbesar di kawasan ASEAN. Sektor ini kini menjadi penggerak utama dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Pada tahun 2024, nilai ekonomi digital Indonesia mencapai USD90 miliar dan diproyeksikan melonjak hingga USD360 miliar pada tahun 2030.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa sektor keuangan digital menjadi salah satu penggerak penting dalam ekosistem ekonomi digital nasional.
“Salah satu sektor pendorong ekonomi digital adalah sektor keuangan digital. Sejalan dengan itu, Bapak Presiden berpesan bahwa perlu juga dilakukan elektronifikasi program Pemerintah di mana setiap keluarga Indonesia harus memiliki rekening keuangan formal agar penyaluran berbagai program Pemerintah seperti bantuan sosial lebih tepat sasaran,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual dalam Opening Ceremony Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025 di Jakarta, Kamis (30/10).
Pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah menjangkau jutaan pelaku usaha, termasuk warung kecil dan UMKM. Menurut data Bank Indonesia, sekitar 93% atau 56 juta pengguna QRIS merupakan UMKM, menunjukkan digitalisasi keuangan telah tumbuh secara organik dari masyarakat.
“Kita menyadari bahwa bersama peluang besar ini, muncul pula tantangan baru yaitu bagaimana memastikan keamanan sistem pembayaran, meningkatkan literasi digital masyarakat, dan membangun kepercayaan agar inovasi keuangan digital tumbuh secara berkelanjutan dan bertanggung jawab,” tutur Menko Airlangga.
Indonesia menargetkan kontribusi ekonomi digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dapat meningkat signifikan hingga 15,5%-19,6% pada tahun 2045.
Upaya ini ditempuh melalui penerbitan berbagai kebijakan strategis, termasuk Buku Putih Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030 yang menjadi pedoman pengembangan digital nasional agar terarah dan berkelanjutan.
Berbagai program yang dicetuskan oleh Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) juga turut memperluas akses layanan keuangan formal hingga ke pelosok negeri.
Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 92,74%, dengan literasi keuangan sebesar 66,64%.
Pemerintah juga telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga rendah bagi pelaku UMKM.
Hingga 17 Oktober 2025, total penyaluran KUR mencapai Rp217,20 triliun atau 76,86% dari target plafon kepada 3,69 juta debitur.
Selain itu, melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), pemerintah mendorong optimalisasi digitalisasi transaksi keuangan publik hingga ke level daerah.
Pemerintah daerah yang berpartisipasi pada P2DD tahun 2024 telah mencapai 97,4%, melampaui target nasional sebesar 95%.
Pemerintah tengah menyiapkan Peta Jalan Pengembangan Kecerdasan Artifisial (AI) guna mendorong layanan keuangan digital berbasis teknologi seperti automasi, analitik cerdas, deteksi fraud, dan scoring kredit alternatif.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru sebagai dasar hukum untuk mempercepat inovasi produk keuangan digital, termasuk dompet digital, tokenisasi aset, dan smart contract.
“Pemerintah juga mendorong pengembangan data center nasional sebagai infrastruktur strategis ekonomi digital. Ke depan, seluruh data strategis, terutama yang terkait layanan publik dan transaksi keuangan digital, dapat disimpan di dalam wilayah Indonesia, guna menjamin kedaulatan data,” ujar Menko Airlangga.
Dalam lingkup internasional, Pemerintah Indonesia juga aktif dalam perundingan ASEAN Digital Economic Framework Agreement (DEFA).
Hampir seluruh materi dalam DEFA telah disepakati dalam ASEAN Summit 2025 beberapa waktu lalu.
“Kesepakatan DEFA diharapkan akan bisa ditandatangani dalam Keketuaan Filipina di ASEAN pada tahun 2026. Untuk itu, target nilai ekonomi digital ASEAN akan menjadi USD2 triliun pada tahun 2030 atau artinya sekitar USD600 miliar adalah porsi untuk Indonesia. Hal ini perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pemuda-pemudi kita,” pungkas Menko Airlangga.
Dalam gelaran Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025 tersebut, sejumlah pejabat eselon I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian turut hadir sebagai panelis.
Mereka antara lain ; Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo Simbolon; Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi, dan Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Rizal Edwin.
Leave a Reply