Menko Airlangga Hartarto ungkap strategi agar produk lokal Indonesia bisa masuk pasar Amerika tanpa pajak, dorong ekspor dan devisa negara.
Pemerintah Siapkan Langkah Ekspor Tanpa Pajak ke AS
JOSS.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tengah mempersiapkan strategi besar agar produk lokal Indonesia bisa masuk pasar Amerika Serikat tanpa pajak. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan nilai ekspor dan memperkuat posisi ekonomi nasional di tengah perlambatan global.
Airlangga menjelaskan, pemerintah terus mendorong negosiasi dengan otoritas perdagangan Amerika Serikat agar produk ekspor Indonesia memperoleh fasilitas tarif nol persen.
“Kami sedang mematangkan strategi agar produk Indonesia bisa menikmati bea masuk nol persen di pasar AS,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (20/10/2025).
Tingkat Kepatuhan Devisa Ekspor Capai 90 Persen
Selain membahas potensi ekspor bebas pajak, Airlangga juga memaparkan perkembangan penempatan devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri. Menurutnya, tingkat kepatuhan eksportir kini telah mencapai sekitar 90 persen, terutama untuk ekspor berbasis sumber daya alam (SDA).
“Sembilan puluh persen dari seluruh ekspor SDA sudah sesuai dengan ketentuan DHE,” jelasnya.
Capaian ini dianggap sebagai bukti kuat bahwa kebijakan pemerintah mengenai DHE telah berjalan efektif, sekaligus menjadi pondasi penting untuk memperkuat cadangan devisa nasional.
Fokus Produk Lokal yang Tak Diproduksi AS
Airlangga menegaskan bahwa pemerintah akan menargetkan produk-produk yang tidak diproduksi secara signifikan di Amerika Serikat agar lebih mudah memperoleh fasilitas bebas bea masuk. Beberapa komoditas yang disebut memiliki peluang besar antara lain:
- Kelapa sawit
- Karet
- Kakao
- Produk olahan pertanian dan perikanan
“Kita sudah bicarakan untuk produk-produk yang Amerika tidak bisa produksi, seperti sawit, kakao, rubber, itu seluruhnya diberikan nol persen,” ujarnya.
Kebijakan ini dinilai strategis karena dapat memperkuat daya saing produk lokal Indonesia di pasar global serta membuka peluang ekspor non-SDA yang lebih luas.
Kebijakan ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta jajaran kementerian terkait untuk melakukan review terhadap peraturan pemerintah tentang DHE dan mempercepat optimalisasi penerimaan pajak pada tahun 2025.
Dalam rapat terbatas di Jakarta pada 16 Oktober lalu, Presiden Prabowo menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan fiskal dan perdagangan luar negeri agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan,
“Bapak Presiden menghendaki agar kita terus melakukan evaluasi terhadap peraturan keuangan, termasuk aturan tentang devisa hasil ekspor.”
Koordinasi Lintas Lembaga: BI, OJK, dan Kemenkeu
Menko Airlangga menambahkan, pemerintah akan melakukan penyempurnaan dan evaluasi bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Keuangan untuk memastikan kebijakan ekspor dan penempatan devisa berjalan optimal.
“Kami sedang menyempurnakan kebijakan bersama BI, OJK, dan Kemenkeu agar implementasinya lebih efektif,” jelasnya.
Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata investor internasional.
Kebijakan ini juga diyakini dapat memperkuat neraca perdagangan Indonesia yang sepanjang 2025 menunjukkan tren surplus berkelanjutan.
Karena itu, Airlangga menegaskan perlunya sinergi lintas kementerian dan dunia usaha agar target bebas pajak ini benar-benar tercapai.
Pemerintah menargetkan kebijakan ini akan memberi efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan meningkatnya volume ekspor dan kepatuhan DHE, cadangan devisa Indonesia diyakini semakin kuat.
“Kalau devisa ekspor bisa optimal, stabilitas ekonomi akan lebih terjaga. Kita ingin ekspor meningkat dan produk lokal punya nilai tambah,” kata Airlangga.
Leave a Reply