JOSS.CO.ID, JAKARTA – Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, memberikan jawaban tegas kepada Dedi Mulyadi (sering disapa KDM), Gubernur Jawa Barat, usai tantangan terbuka terkait data dana pemerintah daerah (Pemda) yang disebut-sebut mengendap di perbankan.
Purbaya menegaskan bahwa dirinya bukan pegawai Pemda Jawa Barat dan mengajak Dedi untuk mengonfirmasi data langsung ke Bank Indonesia (BI) sebagai sumber resmi. (detikfinance)
Polemik bermula saat Purbaya mencantumkan bahwa terdapat 15 pemerintah daerah dengan simpanan dana yang cukup besar di bank hingga kuartal III-2025. Totalnya disebut mencapai Rp 234 triliun.
Dari jumlah tersebut, Pemprov Jawa Barat disebut menempati urutan kelima dengan dana mengendap sebesar Rp 4,1 triliun.
Menanggapi hal ini, Dedi Mulyadi langsung membantah pernyataan tersebut. Ia menyatakan bahwa tidak ada dana Pemprov Jawa Barat yang disimpan dalam bentuk deposito di bank, termasuk di bank milik pemerintah daerah seperti Bank BJB. Ia pun menantang Purbaya untuk membuka data dan mengungkap fakta lengkapnya.
“Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau dia mau periksa, periksa aja sendiri.”
Data berasal dari sistem monitoring Bank Indonesia yang melaporkan tiap bank tentang deposito, giro, dan tabungan milik Pemda. (kumparan)
Purbaya menyoroti bahwa ia tidak merinci per-Provinsi, termasuk Jawa Barat, dan menekankan bahwa Dedi mungkin hanya tahu data lokal, sedangkan data yang dipakai berskala nasional.
Dedi menegaskan pihaknya sudah melakukan pengecekan internal terhadap keuangan Pemprov Jawa Barat dan menyatakan, tidak ada dana Pemprov Jabar yang disimpan dalam deposito bank.
Ia menantang Purbaya “Buka data dan tunjukkan daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito.” Dedi bahkan berencana untuk mendatangi Bank Indonesia agar sumber data tersebut bisa diperiksa secara langsung.
Ia meminta transparansi agar tidak terjadi generalisasi negatif bahwa semua Pemda lamban ataupun menyimpan dana.
Realisasi belanja APBD hingga kuartal III/2025 dinilai masih lambat oleh Kemenkeu. Purbaya menilai hal ini menjadi salah satu sebab munculnya dana “ngendap”.
Dana mengendap di bank artinya potensi pengembangan ekonomi daerah melambat, karena anggaran belum tersalur ke pembangunan atau program publik.
Isu ini juga memunculkan sorotan terhadap transparansi keuangan daerah dan integritas sistem pengelolaan anggaran.
Dengan dana mencapai Rp 234 triliun yang disebut mengendap di bank, ini menjadi tantangan besar bagi efektivitas belanja pemerintah daerah. Purbaya menegaskan bahwa data datang dari BI, bukan dari Kemenkeu, dan ia bukanlah “pegawai Pemda Jabar”.
Sementara itu, Dedi menantang transparansi penuh dan meminta bukti konkret terkait besarnya dana tersebut serta menegaskan bahwa provinsinya tidak menyimpan deposito bank.
Leave a Reply