Kinerja Survei Diragukan! Menteri HAM Natalius Pigai Sebut ‘Presiden Juga Tak Percaya’
JOSS.CO.ID, JAKARTA – Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Rabu (21/10/2025) mengeluarkan pernyataan mengejutkan soal kredibilitas lembaga survei di Indonesia.
Dia menyebut bahwa hasil-hasil survei nasional patut dipertanyakan karena dianggap tidak independen dan tidak dapat dipercaya oleh publik maupun pemerintahan.
Pernyataan ini muncul setelah lembaga Center of Economic and Law Studies (CELIOS) merilis laporan evaluasi kinerja satu tahun pemerintahan yang menempatkan Pigai sebagai menteri dengan kinerja terburuk, tepatnya di posisi ketiga. (Celios)
Dalam konfrensi pers di Gedung Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Pigai mengatakan:
“Presiden juga tidak percaya, kami juga tidak percaya, sama-sama kita gak percaya. Kami percaya pada keyakinan kami membangun Indonesia,” kata Pigai.
Menurut dia, lembaga survei di Indonesia berbeda dengan lembaga survei internasional yang menurutnya lebih bonafide karena memiliki dukungan finansial yang kuat.
“Kalau seluruh dunia, lembaga-lembaga survei terkenal… itu adalah lembaga – lembaga yang bonafit, korporasi-korporasi besar sehingga mereka punya integritas dan independen-nya terjaga. Kalau di Indonesia lembaga survei adalah ya biasa-biasa,” ujarnya.
Pigai juga memberi analogi bahwa
“Ada juga mungkin (menteri) yang setiap hari tidak pernah bertemu dengan rakyat kok tiba-tiba jadi nomor satu. Kan bisa aneh, kita yang setiap hari kerja kok. Jadi jangan lihat yang survei, menurut saya.”
Laporan “Rapor Kinerja 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” yang dirilis oleh Celios mengungkap sejumlah hasil mengejutkan: pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka mendapat skor rendah, dan beberapa menteri disebut berkinerja buruk. (CNA.id: Berita Indonesia, Asia dan Dunia)
Dalam daftar tersebut, Pigai tercatat sebagai menteri dengan skor 79, menempati posisi ketiga terbawah setelah Menteri ESDM dan Kepala Badan Gizi Nasional. (CNA.id: Berita Indonesia, Asia dan Dunia)
Celios menggunakan dua metode evaluasi: survei publik (1.338 responden) dan penilaian ahli (120 jurnalis) dari berbagai media nasional. (CNA.id: Berita Indonesia, Asia dan Dunia)
Pigai menolak hasil penilaian itu dan menyebut bahwa survei-survei semacam itu bisa menimbulkan kesimpulan yang “aneh”.
Pigai menyoroti bahwa lembaga survei internasional besar memiliki dana kuat dan struktur yang terjaga independensinya. Sebaliknya, menurutnya, lembaga survei di Indonesia tidak demikian.
Pigai memberi contoh seorang menteri yang menurut survei memperoleh posisi sangat baik padahal ia “tidak pernah bertemu rakyat” menurutnya — artinya, hasil survei bisa jadi tidak objektif.
Ia mengajak publik untuk tidak serta-merta mempercayai hasil survei sebagai ukuran tunggal kinerja pemerintahan dan pejabat publik.
Namun laporan Celios telah dipublikasikan secara daring dan juga telah dikutip oleh berbagai media nasional sebagai referensi evaluasi kinerja kabinet. (Celios)
Sementara itu, survei lain seperti yang dilakukan Poltracking Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 78,1 %. (detiknews)
Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan hasil di antara lembaga survei yang berbeda-metode.
Lembaga survei sering dijadikan acuan publik dan media dalam menilai kinerja pejabat dan pemerintahan.
Bila kredibilitas lembaga survei dipertanyakan, maka interpretasi hasil survei bisa menjadi kontroversial.
Untuk pembaca dan pemilih, ini menjadi pengingat bahwa hasil survei bukan satu-satunya indikator dan sebaiknya dilihat bersama data lapangan, kebijakan nyata, dan rekam jejak.
Pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai menyoroti persoalan serius yaitu kredibilitas lembaga survei di Indonesia. Ia menegaskan bahwa masyarakat dan pemerintah pun tak selalu mempercayainya.
Pernyataan tersebut mengundang perhatian publik luas karena berkaitan langsung dengan evaluasi kinerja pejabat publik dan akuntabilitas pada demokrasi.
Leave a Reply