JOSS.CO.ID, JAKARTA — Mantan Direktur Utama PT Taspen, Antonius NS Kosasih, resmi dijatuhkan hukuman 10 tahun penjara atas kasus korupsi pengelolaan dana tabungan hari tua (THT) para aparatur sipil negara (ASN). Vonis tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.
Hakim Ketua Purwanto S. Abdullah menegaskan bahwa tindakan Kosasih telah merugikan dana THT milik 4,8 juta ASN. Dalam amar putusan, majelis juga memerintahkan pembayaran uang pengganti dalam nilai mata uang asing dan rupiah senilai miliaran rupiah, serta denda Rp 500 juta.
“Perbuatan terdakwa telah merugikan dana program tabungan hari tua (THT) yang merupakan iuran dari 4,8 juta ASN,” ucap Hakim Ketua.
Terdakwa utama: Antonius NS Kosasih, mantan Dirut (Direktur Utama) PT Taspen. Terdakwa lain: Ekiawan Heri Primaryanto, eks Dirut PT Insight Investment Management (IIM), dihukum 9 tahun penjara.
Vonis dibacakan pada Senin, 6 Oktober 2025. Kasus bermula dari investasi fiktif yang terjadi pada pengelolaan dana PT Taspen beberapa tahun ke belakang, termasuk dalam periode jabatannya. Persidangan berlangsung di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.
Kosasih terbukti melakukan korupsi lewat skema investasi fiktif dan penunjukan langsung pengelola investasi tanpa tender. Ia didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Tipikor dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Dalam vonis, ia dihukum penjara, membayar denda, dan kewajiban uang pengganti dalam mata uang asing (USD, SGD, Euro, JPY, dan lain-lain) serta rupiah.
Jika tidak membayar uang pengganti dalam satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht), asetnya akan dirampas dan dilelang.
Karena dana THT ASN yang seharusnya dikembangkan dengan aman justru dialihkan ke investasi berisiko tinggi dan skema fiktif (reksa dana I-Next G2, konversi sukuk ijarah SIAISA02) tanpa kajian memadai. Penunjukan pengelola (PT IIM) dilakukan secara langsung, tanpa proses tender dan transparansi.
Keputusan-keputusan tersebut dinilai melawan hukum dan merusak kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana pensiun negara.
Kosasih bersama Ekiawan menggunakan struktur pengelolaan yang kompleks dan berlapis untuk menyembunyikan aliran dana.
Aset hartanya (apartemen, rumah, tanah, devisa) banyak disita oleh KPK sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian negara.
Hakim juga menyebut bahwa jika tidak ada aset mencukupi, maka sebagai gantinya ditambahkan hukuman penjara tambahan hingga 3 tahun.
Rincian Uang Pengganti dan Denda
Dalam vonis, Majelis Hakim menetapkan:
- Denda: Rp 500 juta (subsider 6 bulan penjara)
- Uang pengganti:
- Rp 29,152 miliar
- USD 127.057
- SGD 283.002
- EUR 10.000
- THB 1.470
- GBP 30
- JPY 128.000
- HKD 500
- KRW 1.262.000
- Ditambah Rp 2.877.000
Jika dalam satu bulan uang pengganti tidak dibayarkan, aset Kosasih akan dirampas dan dilelang negara. Bila harta tidak mencukupi, tambahan hukuman 3 tahun penjara bisa diterapkan.
Selain itu, terdakwa Ekiawan Heri Primaryanto dihukum 9 tahun penjara dan denda sama (Rp 500 juta subsider 6 bulan), serta wajib membayar uang pengganti USD 253.660 (atau setara).
Alasan Majelis Hakim dan Pertimbangan Hukuman
Majelis hakim mempertimbangkan beberapa aspek sebagai dasar vonis, penunjukan PT IIM tanpa tender dan tanpa kajian memadai.
Keputusan membeli reksa dana berisiko tinggi dianggap gegabah dan tidak sesuai prinsip kehati-hatian. Penyalahgunaan dana ini dianggap melanggar hukum dan merugikan negara hingga Rp 1 triliun berdasarkan temuan BPK saat investigasi.
Skema berlapis digunakan untuk menyamarkan aliran dana. Terdakwa dianggap melukai kepercayaan publik, khususnya jutaan ASN yang mengandalkan dana pensiun mereka.
Hakim menilai bahwa terdakwa gagal memilih opsi aman (misalnya mekanisme perdamaian yang sudah disiapkan) dan malah memilih instrumen beresiko tinggi yang akhirnya berdampak fatal.
Lebih dari 4,8 juta ASN dan pensiunan menjadi korban kasus ini, karena kontribusi dana THT mereka justru terseret dalam skema investasi yang merugikan.
Kepercayaan publik terhadap institusi pengelola dana pensiun negara makin menipis. Penyelesaian uang pengganti dan penjualan aset dianggap sebagai upaya mitigasi agar negara tidak kalah total dalam kerugian.
Kasus ini menjadi sorotan luas. Masyarakat menuntut transparansi, reformasi pengelolaan dana pensiun, dan sanksi tegas bagi pejabat yang menyalahgunakan amanah.
Kosasih sempat mengajukan praperadilan terkait status tersangka, namun praperadilan ditolak.
Eksepsi atau nota keberatan yang diajukan terdakwa ditolak oleh majelis pada sidang sela, yang memerintahkan kasus dilanjutkan ke pembuktian.
Sebelumnya, KPK telah menyita sejumlah aset milik Kosasih, antara lain 7 unit apartemen, 3 bidang tanah, dan 3 mobil, senilai total Rp 28 miliar lebih.
Dalam dakwaan, jaksa menyatakan bahwa Kosasih memperkaya diri sendiri sekitar Rp 28,45 miliar ditambah devisa asing dalam berbagai mata uang.
Vonis 10 tahun penjara untuk Antonius NS Kosasih merupakan babak penting dalam upaya pemberantasan korupsi dana Taspen pensiun ASN.
Kasus ini menjadi sinyal penting bahwa pengawasan terhadap institusi negara harus diperketat — terutama ketika urusan dana rahasia publik seperti tabungan hari tua ASN.
Leave a Reply