Presiden Prabowo Geram BUMN Rugi tapi Pegawai Kaya, KPK dan Kejagung Diminta Usut Tuntas Penyimpangan Negara
JOSS.CO.ID, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinannya terhadap kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak efisien. Meski mengalami kerugian, sejumlah pegawai justru disebut tetap menikmati bonus dan fasilitas pribadi.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada Musyawarah Nasional (Munas) VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta Pusat, Senin (29/9/2025).
“Saya perintahkan bersihkan itu BUMN. Kadang-kadang nekat mereka itu, diberi kepercayaan negara dia kira itu perusahaan nenek moyang. Perusahaan rugi, dia tambah bonus untuk dirinya sendiri,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
Prabowo menegaskan, pemerintah telah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menyelidiki dugaan penyimpangan di tubuh BUMN.
“Saya mau kirim Kejaksaan dan KPK untuk kejar-kejar itu, bagaimana saudara perlu dikejar atau tidak. Nanti dibilang Prabowo kejam,” katanya.
Presiden menilai langkah hukum diperlukan agar pengelolaan aset negara lebih transparan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Prabowo menyebut agenda reformasi BUMN ditargetkan selesai dalam waktu dua hingga tiga tahun. Ia menekankan perusahaan negara seharusnya mampu memberikan keuntungan minimal 10 persen dari total aset yang dikelola.
“Kita kasih kesempatan BUMN dalam 2–3 tahun kita bersihkan. Saudara kalau dagang yang biasa harusnya hasilnya yang wajarnya itu 10 persen dari aset, kalau aset kita 100, harusnya tiap tahun kita dapat 10 persen,” ujarnya.
BUMN memegang peranan strategis dalam perekonomian Indonesia, mulai dari sektor energi, perbankan, hingga infrastruktur. Namun, beberapa perusahaan pelat merah diketahui mengalami kerugian dan bergantung pada dukungan keuangan negara.
Kasus sebelumnya, seperti skandal Jiwasraya dan Asabri, menjadi sorotan publik setelah menimbulkan kerugian hingga triliunan rupiah.
Pengamat ekonomi menilai pernyataan Presiden sebagai sinyal adanya evaluasi menyeluruh terhadap BUMN. “Jika reformasi dijalankan konsisten, BUMN bisa kembali menjadi motor ekonomi, bukan beban APBN,” kata Arief Budiman, pengamat ekonomi Universitas Indonesia.
Di media sosial, warganet menyambut positif sikap tegas Presiden. Banyak yang berharap instruksi tersebut ditindaklanjuti tanpa pandang bulu.
KPK menyatakan siap mendukung upaya pemerintah menelusuri penyimpangan di BUMN. Kejaksaan Agung juga mengonfirmasi penindakan kejahatan korporasi akan menjadi fokus kerja tahun ini.
Langkah ini dipandang sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola perusahaan negara agar memberikan manfaat maksimal bagi rakyat.
Leave a Reply