Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Buka Suara Soal Rencana Gaji ASN 2026 Naik: “Kemungkinan Ada, Tapi Detailnya Belum”
JOSS.CO.ID – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya buka suara mengenai wacana gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) naik pada tahun anggaran 2026. Purbaya menyebut bahwa kemungkinan kenaikan tetap terbuka, meski hingga kini pemerintah belum menetapkan detail kebijakan maupun besaran kenaikannya.
“Enggak, saya nggak tahu. Kayaknya ada (rencana), tapi saya belum tahu detailnya,” ujar Purbaya saat ditemui awak media di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Ia menegaskan, peluang kenaikan gaji ASN memang selalu ada setiap tahun. Namun, penetapan kebijakan tersebut bergantung pada kondisi keuangan negara dan prioritas anggaran pemerintah.
“Kalau kemungkinan ya selalu ada, cuma peluangnya berapa, kita nggak tahu,” imbuhnya.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, belum tercatat adanya porsi dana khusus untuk menaikkan gaji ASN, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK, maupun aparat TNI/Polri.
“Kalau kita bicara 2026, di nota keuangan belum kelihatan kenaikan gaji di 2026 ini,” kata Tri Budhianto, Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kemenkeu, dalam acara Taklimat Media di Bogor, Jawa Barat, Senin (20/10/2025).
Menurut Tri, hingga kini pihaknya juga belum menerima arahan kebijakan khusus dari pemerintah pusat untuk menyiapkan dana tambahan bagi penggajian ASN tahun depan.
“Pak Menteri Keuangan sudah sampaikan, saat ini kami belum mendapat kebijakannya. Jadi kita tunggu keputusan pemerintah terkait kenaikan gaji,” tegasnya.
Tri menambahkan, jika nantinya pemerintah memutuskan kenaikan gaji ASN sebagai agenda prioritas, maka alokasi dananya akan langsung tercermin dalam APBN yang disahkan bersama DPR.
Meski belum ada keputusan resmi, sinyal kenaikan gaji ASN sempat muncul dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, yang diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025.
Dalam perpres tersebut, disebutkan bahwa peningkatan kesejahteraan ASN, TNI/Polri, dan pejabat negara menjadi salah satu prioritas pemerintah di tahun 2026. Namun, implementasinya tetap bergantung pada hasil pembahasan lintas kementerian.
Menanggapi hal itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menyatakan bahwa pembahasan teknis kenaikan gaji masih akan dikonsultasikan dengan Kementerian Keuangan.
“Perpres baru keluar, nanti kita memang perlu bicara dengan Pak Menteri Keuangan,” ujarnya di kompleks DPR RI, Kamis (26/9/2025).
Meski belum ada kepastian, Purbaya menilai pemerintah masih membuka peluang kenaikan gaji ASN. Menurutnya, kebijakan fiskal bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi nasional.
“Setiap tahun kita evaluasi kemampuan fiskal dan kebutuhan pegawai. Jadi, kalau nanti pemerintah memutuskan kenaikan, ya tentu akan disesuaikan,” ucapnya.
Sejalan dengan itu, Tri Budhianto menegaskan bahwa semua rencana pengeluaran pemerintah akan bergantung pada prioritas nasional yang ditetapkan dalam APBN.
“Kalau pemerintah anggap kenaikan gaji jadi prioritas, saya yakin akan menjadi perhitungan di tahun depan,” katanya.
Leave a Reply