Skandal Solar Murah Rugikan Negara
JOSS.CO.ID, JAKARTA – Kasus dugaan penjualan solar industri di bawah harga dasar kembali menyeruak.Negara diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp85,8 miliar, setelah lima anak perusahaan PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) disebut menikmati harga solar lebih murah dari ketentuan.
Dugaan praktik ini terungkap dalam sidang lanjutan perkara korupsi penjualan solar dan biosolar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2025).
Jaksa penuntut umum (JPU) menyebut, anak usaha ITM membeli solar dengan harga di bawah bottom price, melanggar Pedoman Pengelolaan Pemasaran BBM Industri dan Marine PT Pertamina Patra Niaga (PPN) No. A02-001/PNC200000/2022-S9.
Dalam dakwaan disebutkan, lima perusahaan tambang di bawah ITM menerima solar dengan harga lebih rendah dari harga pokok penjualan (HPP). Praktik tersebut diduga menimbulkan kerugian pada PT PPN dan secara tidak langsung pada keuangan negara.
Kelima perusahaan itu adalah:
- PT Tambang Raya Usaha Tama – Rp29,5 miliar
- PT Bharinto Ekatama – Rp11,7 miliar
- PT Sinar Nirwana Sari – Rp21,5 miliar
- PT Trubaindo Coal Mining – Rp10,7 miliar
- PT Tunas Jaya Perkasa – Rp12,3 miliar
“Pemberian harga di bawah ketentuan membuat PT Patra Niaga menjual solar lebih rendah dari harga jual terendah, bahkan di bawah HPP. Hal ini menyebabkan kerugian bagi perusahaan,” ujar jaksa di persidangan.
Berdasarkan hasil penyidikan, kelima anak usaha ITM diduga mendapatkan penawaran khusus harga solar industri di bawah batas minimal.
Harga tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan margin keuntungan wajib sesuai aturan Pertamina.
Dalam praktiknya, transaksi berlangsung melalui mekanisme kontrak jangka panjang dengan nilai besar untuk mendukung kegiatan operasional tambang batu bara.
Namun, nilai jual solar yang terlalu murah justru menimbulkan selisih negatif bagi keuangan BUMN.
Akibatnya, Pertamina Patra Niaga kehilangan pendapatan hingga Rp85,8 miliar.
Kerugian negara secara keseluruhan dari skandal solar murah industri ini diperkirakan mencapai Rp2,54 triliun karena melibatkan beberapa korporasi besar lainnya.
PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) merupakan perusahaan publik yang bergerak di bidang investasi dan pertambangan batu bara.
Kantor pusatnya berada di Pondok Indah Office Tower III, Jakarta Selatan.
Sebagian besar saham ITM, yakni 65,15%, dimiliki oleh Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd., anak perusahaan Banpu Group, konglomerasi energi asal Thailand.
Posisi Direktur Utama ITM saat ini dijabat Mulianto, lulusan Universitas Atmajaya Yogyakarta dan National University of Singapore. Ia telah berkarier di ITM sejak 1995.
Sementara itu, Komisaris Utama dan Independen ITM dijabat Prof. Djisman S. Simandjuntak, akademisi senior dan mantan Rektor Universitas Prasetiya Mulya.
Djisman juga dikenal sebagai Ketua Dewan Pengurus Prasetiya Mulya Foundation dan Chairman of the Board of Trustees CSIS (Centre for Strategic and International Studies).
Meski belum ada bukti langsung keterlibatan Dewan Komisaris, nama Djisman ikut menjadi sorotan publik mengingat posisinya dalam struktur kepemimpinan perusahaan.
Kasus ini menuai respons keras dari publik dan pengamat hukum.
Mereka mendesak Kejaksaan Agung agar membuka secara terang benderang jaringan perusahaan yang menikmati harga solar murah tersebut.
“Negara tidak boleh membiarkan praktik korporasi besar menikmati harga BBM di bawah pasar. Ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, tapi potensi korupsi terstruktur,” ujar pengamat hukum energi, Hardjuno Wiwoho, dikutip dari Suara Nasional.
Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga menyatakan akan menghormati proses hukum dan siap membantu aparat dalam penyelidikan lanjutan.
“Prinsip kami adalah transparansi. Semua transaksi akan kami buka bila diminta penyidik,” kata perwakilan Pertamina dalam keterangan resminya.
Pengamat ekonomi menilai, kasus ini bisa berdampak pada kepercayaan investor terhadap tata kelola energi nasional.
Jika praktik penetapan harga di bawah ketentuan dibiarkan, akan timbul distorsi dalam pasar BBM industri.
Selain itu, skandal ini juga memperlihatkan lemahnya pengawasan internal di perusahaan-perusahaan energi besar.
Perlu ada sistem audit independen agar tidak ada ruang bagi kolusi antara pemasok dan pembeli dalam penentuan harga.
“Kasus ini menunjukkan masih rapuhnya pengawasan dalam distribusi BBM non-subsidi. Pemerintah perlu memperketat regulasi agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar analis energi dari UI, Ardhian Prasetyo.
Kejaksaan Agung disebut tengah menelusuri aliran dana dan kontrak pembelian solar antara PPN dan anak usaha ITM.
Selain tuntutan pidana terhadap pejabat Pertamina, ada kemungkinan gugatan perdata untuk memulihkan kerugian negara.
Langkah-langkah yang direkomendasikan pengamat antara lain audit forensik seluruh kontrak BBM industri antara PPN dan perusahaan tambang, transparansi harga BBM industri melalui portal resmi Pertamina, evaluasi peran komisaris dalam pengawasan tata kelola korporasi dan reformasi pedoman tata niaga BBM agar tidak ada celah manipulasi harga.
Kasus skandal solar murah yang menyeret anak usaha ITM menambah daftar panjang persoalan tata kelola energi di Indonesia.
Publik kini menunggu ketegasan Kejaksaan dan komitmen perusahaan dalam memulihkan kepercayaan.
Sejumlah pengamat berharap kasus ini menjadi momentum perbaikan menyeluruh dalam sistem penjualan BBM industri di Tanah Air.
Leave a Reply