JOSS.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia bersiap menerapkan kebijakan baru di sektor energi dengan mewajibkan pencampuran etanol 10 persen (E10) dalam bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan ini menjadi kelanjutan dari peluncuran Pertamax Green 95, yang saat ini masih mengandung etanol 5 persen (E5).
Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari strategi transisi energi hijau nasional serta upaya menekan emisi karbon dan ketergantungan impor minyak mentah.
“Kita mulai dorong tahapan ke E10,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kepada wartawan di Jakarta, Jumat (4/10/2025).
Rencana pemerintah ini disambut sebagai salah satu tonggak penting dalam upaya Indonesia memperluas penggunaan bioenergi dari sumber terbarukan. Etanol yang digunakan berasal dari fermentasi bahan alami seperti tebu, jagung, dan singkong.
Menurut Bahlil, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan awal terhadap kebijakan ini untuk mempercepat pemanfaatan energi bersih.
“Presiden sudah menyetujui mandatori pencampuran etanol 10 persen agar kita bisa menekan emisi karbon sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar,” ujarnya.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendukung penuh kebijakan tersebut. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menilai, pencampuran (E10) dalam BBM dapat menurunkan kadar sulfur yang menjadi penyebab utama polusi udara sektor transportasi.
“Jika sebagian BBM diganti bahan bakar alami, kandungan sulfurnya berkurang,” kata Hanif saat meninjau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sandubaya, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (5/10/2025).
Hanif menyebut kadar sulfur BBM di Indonesia saat ini masih tinggi, yakni sekitar 1.500 part per million (ppm). Angka itu jauh dari standar Euro V, yang membatasi kadar sulfur hingga 50 ppm. “Intinya, sulfur BBM kita masih tinggi,” tegasnya.
Menurut Kementerian ESDM, tahapan implementasi E10 akan dilakukan secara bertahap melalui serangkaian uji coba dan evaluasi teknis. Pertamina melalui subholding Pertamina Patra Niaga telah lebih dulu meluncurkan Pertamax Green 95 yang mengandung 5 persen etanol sejak 2023.
Etanol dipilih karena memiliki angka oktan tinggi yang mampu meningkatkan performa mesin sekaligus menurunkan kadar emisi gas buang.
Sebelum diterapkan secara nasional, pemerintah akan melakukan uji coba lanjutan di beberapa daerah, termasuk Surabaya dan Bandung, dengan melibatkan pabrikan otomotif dan lembaga penelitian energi.
Pertamina Patra Niaga bersama Toyota dan TRAC Astra Rent a Car telah melakukan uji coba penggunaan BBM E10 di sekitar 50 kendaraan operasional di Surabaya sejak awal 2024.
“Kami ingin memastikan bahwa BBM dengan etanol 10 persen aman untuk mesin kendaraan yang beredar di Indonesia,” ujar Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, dikutip dari situs resmi perusahaan (pertaminapatraniaga.com).
Kendaraan yang diuji meliputi Toyota Avanza, Innova Zenix Hybrid, Calya, dan Agya. Hasil sementara menunjukkan konsumsi bahan bakar stabil dan tidak ada gangguan berarti pada sistem injeksi bahan bakar.
Pihak Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mengaku masih terus memantau hasil pengujian. “Kami mendukung penuh program energi hijau pemerintah, namun tetap memastikan keamanan dan performa kendaraan pelanggan,” kata Vice President Director TMMIN Edward Otto Kanter.
Kebijakan pencampuran etanol 10 persen disambut positif oleh kalangan pemerhati lingkungan. Namun, sejumlah pengamat menilai biaya produksi bioetanol masih tinggi karena proses fermentasi dan pemurnian yang membutuhkan teknologi khusus.
“Secara ekologis ini bagus, tapi secara ekonomi masih berat karena harga etanol fuel grade lebih mahal dari bensin biasa,” ujar pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, saat dihubungi terpisah.
Dari sisi pengguna, sebagian pemilik kendaraan khawatir soal kompatibilitas mesin lama terhadap etanol. BBM dengan kandungan alkohol tinggi dapat berpotensi menyebabkan korosi pada tangki atau sistem bahan bakar kendaraan yang belum dirancang untuk bahan campuran.
Pemerintah menargetkan pembangunan pabrik bioetanol di Merauke, Papua Selatan, mulai 2027. Wilayah tersebut dipilih karena memiliki potensi tebu dan singkong yang melimpah.
Langkah ini meniru keberhasilan Brasil, negara yang telah menggunakan bahan bakar campuran etanol hingga 27 persen (E27). Negara Amerika Latin itu kini menjadi produsen bioetanol terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat.
“Brasil berhasil mandiri energi berkat bioetanol dari tebu. Kita ingin Indonesia menapaki jalur yang sama,” ujar Bahlil.
Manfaat Ekonomi dan Lingkungan, kebijakan BBM E10 diharapkan membawa sejumlah manfaat strategis, antara lain menurunkan emisi karbon sektor transportasi hingga 10–12 persen, meningkatkan kemandirian energi nasional dengan mengurangi impor minyak mentah, mendorong pertumbuhan industri pertanian dan bioetanol di daerah, meningkatkan kualitas udara perkotaan melalui penurunan sulfur dan membuka lapangan kerja baru di sektor energi terbarukan dan perkebunan rakyat.
Kementerian ESDM memperkirakan, penerapan E10 secara penuh dapat menghemat devisa hingga Rp20 triliun per tahun dari pengurangan impor bahan bakar fosil.
Meski potensinya besar, implementasi E10 tidak lepas dari tantangan. Produksi bioetanol di dalam negeri masih terbatas. Dari total kebutuhan nasional sekitar 1,2 juta kiloliter per tahun, kapasitas produksi domestik baru mencapai 200 ribu kiloliter.
Selain itu, SPBU dan terminal BBM perlu menyesuaikan sistem penyimpanan agar tidak terjadi kontaminasi air atau penguapan etanol.
“Transisi ini tidak bisa instan. Harus ada peta jalan yang jelas agar sektor industri dan transportasi siap,” kata Ketua Umum Asosiasi Produsen Bioetanol Indonesia (Aprobi), Bernardus Biondi.
Kementerian ESDM bersama KLHK dan Pertamina akan membentuk tim lintas kementerian untuk menyusun peta jalan (roadmap) implementasi E10, termasuk aspek regulasi, insentif fiskal, dan edukasi publik.
“Kami akan pastikan semua aspek teknis dan sosial siap. Ini bukan hanya soal bahan bakar, tapi soal masa depan energi Indonesia,” tegas Bahlil.
Leave a Reply