MUI menolak kehadiran atlet Israel di World Gymnastics 2025 Jakarta. Amirsyah Tambunan sebut alasan moral dan konstitusi.
JOSS.CO.ID, JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi menolak rencana kedatangan atlet asal Israel yang disebut akan berpartisipasi dalam World Artistic Gymnastics Championships 2025 di Jakarta pada 19–25 Oktober 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan, dalam forum internal di Gedung Pusat MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta, Selasa (7/10). Menurutnya, penolakan tersebut bukan sekadar urusan olahraga, tetapi menyangkut komitmen moral Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.
“Sebaiknya ditolak, karena sesuai amanat konstitusi bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri-kemanusiaan dan pri-keadilan,” ujar Amirsyah.
Ia menegaskan, sikap MUI merupakan bagian dari konsistensi bangsa Indonesia dalam menolak segala bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina.
Amirsyah mengungkapkan, pihaknya menerima informasi adanya pendaftaran kontingen Israel untuk mengikuti kejuaraan dunia senam tersebut. Informasi itu kemudian dikonfirmasi dan menjadi pembahasan dalam forum resmi MUI.
Ia menilai kehadiran atlet Israel di Indonesia akan menimbulkan resistensi publik, sebab secara politik dan moral, Indonesia belum menjalin hubungan diplomatik dengan negara tersebut.
“Ini bukan hanya soal olahraga, tapi ujian bagi konsistensi bangsa terhadap prinsip kemanusiaan dan konstitusi kita sendiri,” kata Amirsyah menambahkan.
Pernyataan MUI ini muncul ketika pemerintah dan penyelenggara event internasional dihadapkan pada tekanan moral dari masyarakat. Indonesia selama ini dikenal konsisten menolak normalisasi hubungan dengan Israel dan aktif mendukung perjuangan rakyat Palestina.
Sikap MUI tersebut kini memunculkan pertanyaan: apakah pemerintah, termasuk Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Federasi Gimnastik Indonesia (FGI), akan menegakkan prinsip kemanusiaan atau memilih pendekatan netralitas teknis demi keberlangsungan event internasional itu?
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Kemenpora maupun FGI terkait pendaftaran kontingen Israel dan langkah diplomasi yang akan ditempuh.
Jika pemerintah mengizinkan kehadiran atlet Israel tanpa penjelasan yang transparan, kebijakan itu dikhawatirkan akan memicu gelombang penolakan dari masyarakat.
Sebelumnya, Indonesia pernah menghadapi situasi serupa ketika penolakan terhadap tim Israel dalam ajang olahraga internasional menimbulkan kontroversi dan ancaman sanksi dari federasi dunia.
Di sisi lain, pelarangan atlet berdasarkan kewarganegaraan juga dapat dianggap pelanggaran terhadap prinsip netralitas olahraga internasional yang dijunjung federasi seperti Federation Internationale de Gymnastique (FIG). FIG biasanya menuntut agar semua negara peserta mendapat perlakuan setara di arena kompetisi.
Menurut pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia, Dr. Yanuar Nugroho, situasi ini menjadi ujian diplomasi olahraga bagi Indonesia.
“Pemerintah harus menimbang antara moral politik dan risiko sanksi internasional. Ini bukan hanya isu olahraga, tapi soal posisi Indonesia di mata dunia,” ujarnya saat dihubungi terpisah.
MUI menegaskan bahwa sikap penolakan terhadap atlet Israel tidak bermaksud diskriminatif terhadap individu, melainkan bentuk penegasan sikap terhadap negara yang masih melakukan penjajahan.
Amirsyah menyebut, MUI akan mengirimkan surat resmi kepada Kemenpora dan panitia penyelenggara untuk menyampaikan sikap tersebut secara tertulis.
“Kami berharap pemerintah tegas. Ini bukan sekadar event olahraga, tapi juga ujian moral bagi bangsa yang selalu menyuarakan kemerdekaan Palestina di forum internasional,” pungkasnya.
Langkah selanjutnya MUI akan melayangkan surat rekomendasi resmi kepada Kemenpora dan FGI. Kemenpora diharapkan segera mengeluarkan klarifikasi terbuka mengenai status keikutsertaan atlet Israel.
Pemerintah diminta berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan panitia penyelenggara FIG untuk mencari solusi diplomatik tanpa mengorbankan prinsip kemanusiaan.
Sementara itu, pengurus Federasi Gimnastik Indonesia belum memberikan keterangan resmi terkait pendaftaran kontingen Israel.
Isu ini menjadi sorotan di berbagai media dan platform sosial. Banyak warganet menyuarakan dukungan terhadap langkah MUI dengan tagar seperti #TolakAtletIsrael dan #SolidaritasPalestina di X (Twitter) dan Instagram.
Namun, sebagian pihak menilai keputusan tersebut perlu mempertimbangkan aspek sportivitas dan komitmen Indonesia sebagai tuan rumah ajang olahraga dunia.
Pernyataan tegas MUI menolak kehadiran atlet Israel dalam World Artistic Gymnastics Championships 2025 menempatkan pemerintah pada posisi sulit antara menjaga prinsip moral dan memenuhi standar diplomasi olahraga internasional.
Baca Juga: Cegah Pinjol dan Judol: Kemenag Luncurkan Pinjaman Lunak Lewat Masjid
Leave a Reply