JOSS.CO.ID, Jakarta – Setelah satu tahun memimpin sebagai Presiden, Prabowo Subianto mendapat catatan dari pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago.
Menurut direktur eksekutif Voxpol Center Research and Consulting tersebut, sejumlah program prioritas belum mencapai target yang diharapkan, dan ada menteri yang justru dianggap sebagai beban, bukan sebagai solusi.
Pangi menyampaikan pandangannya kepada awak media pada Selasa (21/10) terkait momen satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo.
Pangi menegaskan bahwa momentum satu tahun adalah waktu yang tepat bagi Presiden untuk mengevaluasi susunan kabinetnya, yakni Kabinet Merah Putih.
“Faktanya, masih ada menteri yang justru menjadi beban, bukan solusi,” ujar Pangi .
Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo sebenarnya telah memberikan sinyal tegas bahwa ia tidak segan mereshuffle menteri yang berkali-kali diingatkan namun belum menunjukkan hasil nyata.
Menurut Pangi, kinerja seorang menteri selama satu tahun memimpin sudah harus “terukur dan terlihat”, terutama untuk program-program unggulan seperti Program “Makan Bergizi Gratis” (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, Layanan Kesehatan Gratis, Subsidi Upah, Swasembada Pangan dan Pelayanan Haji
“Program-program ini menjadi janji super premium Presiden ke rakyat dan menteri terkait harus siap bertanggung jawab penuh atas keberhasilannya,” tegas Pangi.
Ia kemudian menyampaikan “Negara tidak butuh pejabat yang hanya sibuk pencitraan, asal setor muka, atau sekadar memberikan kabar gembira tanpa kerja nyata.”
Program MBG, misalnya, dilaporkan telah menjangkau 20 juta penerima pada Agustus 2025. (Setneg) Namun Pangi mempertanyakan apakah semua elemen terkait—kualitas, distribusi, akuntabilitas—telah sesuai target.
Dalam pemerintahan, menteri menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan. Jika ada menteri yang lambat atau tidak bergerak, maka program unggulan bisa tersendat. Pangi menekankan bahwa Presiden perlu menggunakan hak prerogatifnya secara tegas dan tepat.
Peringatan Pangi memang punya implikasi luas: publik memantau hasil nyata pemerintahan dan bukan sekadar janji. Evaluasi kabinet dapat menjadi sinyal bahwa pemerintahan serius bekerja dan siap bertindak.
Program “Makan Bergizi Gratis” menjadi sorotan. Laman resmi menyebut program ini telah menjangkau 20 juta anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui hingga Agustus 2025. (Setneg) Target pemerintah adalah hingga 82 juta penerima secara bertahap. (Presiden RI)
Laporan menyebut bahwa jaringan Koperasi Desa Merah Putih mulai terbentuk di banyak daerah dan menjadi bagian strategi ekonomi inklusif pemerintahan Prabowo. (detiknews)
Ketiga program ini disebut sebagai bagian dari prioritas pemerintahan, namun belum banyak data terbuka yang membahas capaian-detailnya secara nasional dalam satu tahun kepemimpinan. Pangi menekankan bahwa menteri terkait harus bisa menunjukkan bukti kemajuan konkret.
Pangi tidak menyebut nama menteri secara spesifik, namun memperjelas bahwa menteri yang selama satu tahun tidak menunjukkan hasil nyata harus segera dievaluasi atau diganti. Kata-kata Pangi:
“Presiden harus berani menggunakan hak prerogatifnya secara tegas dan tepat.”
Dengan demikian, sorotan tertuju kepada semua menteri yang mendapat mandat atas program-program unggulan tersebut. Tidak hanya menteri bidang sosial atau ekonomi, namun juga mereka yang memimpin sektor pangan, koperasi, pendidikan dan kesehatan.
Pernyataan Pangi disampaikan pada Selasa, 21 Oktober 2025, ketika ia berbicara kepada wartawan membahas capaian satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo. Lokasi wawancara tidak disebut spesifik dalam rilis komentarnya namun tentu di hadapan media.
Apabila program-prioritas unggulan terhambat, maka kepercayaan publik terhadap pemerintahan bisa tergerus. Sebaliknya, bila evaluasi kabinet berjalan dengan baik dan menteri-yang tepat menggantikan yang kurang produktif, maka pemerintah dapat memperkuat posisi politiknya dan memperkuat kehadiran program bagi rakyat.
Bagi masyarakat, ini berarti mereka berhak menuntut kinerja nyata, bukan sekadar janji kampanye.
Setahun memimpin, Presiden Prabowo telah meluncurkan rangkaian program ambisius seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, layanan kesehatan gratis, subsidi upah, swasembada pangan, dan lainnya.
Meski demikian, pengamat Pangi Syarwi Chaniago menilai bahwa masih terdapat menteri yang belum menunjukkan hasil nyata dan justru menjadi beban bagi pemerintahan.
Momen satu tahun menjadi titik tepat bagi evaluasi kabinet. Presiden pun disebut harus menggunakan hak prerogatifnya secara tegas dan tepat agar program-prioritas unggulan tidak meleset dari target dan rakyat benar-benar menikmati manfaatnya.
Leave a Reply