JOSS.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara terbuka menantang mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk melaporkan secara resmi dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Whoosh yang ia ungkap dalam video di kanal YouTube pribadinya.
Lembaga antirasuah tersebut menegaskan bahwa setiap dugaan tindak pidana korupsi harus dilaporkan dengan data valid dan lengkap agar bisa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya menghargai setiap informasi publik mengenai indikasi korupsi. Namun, ia menekankan bahwa KPK tidak bisa menindaklanjuti tanpa adanya laporan resmi yang disertai bukti awal.
“Kami mengimbau masyarakat, termasuk Pak Mahfud MD, bila memiliki informasi atau data awal dugaan korupsi, silakan laporkan secara resmi ke KPK melalui saluran pengaduan masyarakat,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).
Budi menjelaskan, KPK akan menelaah setiap laporan untuk memastikan apakah termasuk dalam kewenangan lembaga tersebut atau perlu diteruskan ke institusi lain.
Dalam video berdurasi sekitar 10 menit di kanal YouTube-nya, Mahfud MD menyoroti perbedaan signifikan biaya pembangunan proyek Kereta Cepat Whoosh antara Indonesia dan Tiongkok.
Menurutnya, biaya per kilometer proyek Whoosh mencapai USD 52 juta, sedangkan di China hanya sekitar USD 17–18 juta per kilometer. Ia menduga ada mark up (penggelembungan harga) dalam proses pengadaan dan pembangunan infrastruktur strategis tersebut.
“Kalau di Indonesia biayanya bisa tiga kali lipat dibandingkan di China, tentu patut dipertanyakan. Ada apa di balik angka itu?” ujar Mahfud dalam pernyataannya.
Mahfud MD mengaku telah lama mengikuti dinamika proyek tersebut sejak masih menjabat sebagai Menko Polhukam dan menilai perlu dilakukan audit transparan terhadap seluruh anggaran dan kontrak kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok.
Menanggapi hal itu, KPK menyatakan siap menindaklanjuti laporan bila ada bukti konkret. Lembaga ini tidak dapat bergerak hanya berdasarkan isu publik tanpa verifikasi formal.
“KPK akan menganalisis laporan yang masuk, apakah memenuhi unsur dugaan tindak pidana korupsi atau tidak, dan apakah termasuk kewenangan kami,” ujar Budi.
Jika hasil telaah menunjukkan adanya indikasi kuat korupsi, laporan akan diteruskan ke tahap penindakan. Namun jika tidak, bisa saja dialihkan ke fungsi pencegahan, pendidikan, atau supervisi internal di lembaga terkait.
Budi menambahkan, proses verifikasi di KPK melibatkan beberapa tahapan ketat, mulai dari klarifikasi data, analisis hukum, hingga penentuan tindak lanjut sesuai mekanisme internal.
Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) yang kini dikenal dengan nama Whoosh merupakan salah satu proyek strategis nasional dengan nilai investasi mencapai lebih dari USD 7,3 miliar.
Proyek ini kerap menjadi sorotan publik karena beberapa kali mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) dan penundaan operasional.
Jika benar terjadi mark up dalam proses pengadaan atau konstruksi, maka kerugian negara bisa mencapai triliunan rupiah. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas anggaran menjadi isu krusial dalam proyek yang sebagian dibiayai dari utang luar negeri ini.
Leave a Reply