JOSS.CO.ID, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa pertumbuhan penduduk Indonesia hingga tahun 2045 akan lebih banyak ditopang oleh keluarga miskin dan rentan miskin.
Hal tersebut disampaikan Dadan dalam paparan virtual BGN, Selasa (7/10/2025), yang membahas arah kebijakan gizi nasional dan proyeksi demografi Indonesia.
Dalam paparannya, Dadan menjelaskan bahwa saat ini Indonesia mengalami pertumbuhan penduduk sekitar enam orang setiap menit, atau setara tiga juta jiwa per tahun. Dengan tren tersebut, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan akan mencapai 324 juta jiwa pada tahun 2045, atau naik sekitar 14 persen dibandingkan kondisi saat ini.
“Pertumbuhan penduduk Indonesia itu disokong oleh generasi yang lahir dari orang tua yang pendidikannya rata-rata hanya sembilan tahun,” ujar Dadan.
Ia menambahkan, berdasarkan data BGN, tingkat pendidikan orang tua di beberapa provinsi masih tergolong rendah. Di Jawa Barat, rata-rata lama sekolah orang tua hanya 8,8 tahun, sementara di Jawa Tengah tercatat 8,01 tahun.
Menurut Dadan, kelompok keluarga dengan pendapatan di bawah Rp1,2 juta per bulan memiliki tingkat kelahiran paling tinggi dibandingkan kelompok ekonomi lainnya.
“Kalau ada 100 keluarga miskin, maka 78 keluarga anaknya tiga dan 22 keluarga anaknya dua,” jelasnya.
Sebaliknya, keluarga dengan penghasilan tinggi cenderung memiliki sedikit anak.
“Keluarga kelas atas rata-rata memiliki anggota rumah tangga 2,84 orang. Artinya, kalau ada 100 keluarga kelas atas, 84 keluarga memiliki satu anak, sementara sisanya tidak memiliki anak,” kata Dadan.
Kondisi serupa juga terjadi di kelas menengah. Berdasarkan data BGN, rata-rata jumlah anggota keluarga di kelompok menengah adalah 3,21 orang. Dari 100 keluarga kelas menengah, 79 keluarga memiliki satu anak, sementara 21 keluarga memiliki dua anak.
Dadan menilai bahwa pola pertumbuhan penduduk yang didominasi oleh keluarga miskin dan rentan dapat berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia di masa depan.
Hal ini karena banyak anak yang lahir dari keluarga berpendapatan rendah tidak memiliki akses terhadap gizi seimbang.
“Sekitar 60 persen anak-anak dari keluarga miskin tidak memiliki akses terhadap makanan bergizi seimbang. Mereka hanya makan nasi, kerupuk, mi, atau gorengan,” ujarnya.
Menurutnya, sebagian besar anak-anak tersebut juga jarang mengonsumsi susu karena tidak mampu membelinya. Kondisi ini, kata Dadan, bisa berpengaruh pada perkembangan fisik dan kognitif anak, serta menurunkan daya saing generasi mendatang.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, BGN mendorong pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) secara masif di seluruh Indonesia. Program ini dirancang untuk memberikan intervensi gizi sejak masa kehamilan hingga anak usia sekolah.
“Kalau mereka yang sekarang dalam kandungan tidak diintervensi dengan gizi yang baik, kita khawatirkan mereka menjadi generasi dengan kualitas rendah dan tidak bisa bersaing dengan negara lain,” tegas Dadan.
Program MBG merupakan bagian dari kebijakan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Melalui kebijakan ini, BGN memiliki mandat untuk memastikan pemenuhan gizi bagi peserta didik, ibu hamil, balita, dan ibu menyusui.
Berdasarkan data BGN per September 2025, program MBG telah menjangkau lebih dari 15 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, dengan dukungan lebih dari 5.000 satuan penyelenggara pemenuhan gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Meski program MBG berjalan, Dadan mengakui masih ada tantangan besar dalam pemerataan gizi di daerah. Beberapa wilayah, terutama di Indonesia bagian timur, masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, tenaga ahli gizi, dan pasokan bahan pangan bergizi.
Selain itu, faktor sosial dan budaya juga memengaruhi penerapan pola makan sehat di keluarga miskin. Di beberapa daerah, makanan bergizi seperti ikan, telur, dan susu masih dianggap “barang mewah” atau tidak menjadi prioritas konsumsi.
“Tantangan kita bukan hanya pada ketersediaan pangan, tetapi juga pada kebiasaan makan dan pengetahuan gizi masyarakat,” kata Dadan.
Oleh karena itu, BGN berencana memperkuat edukasi gizi keluarga melalui kampanye nasional “Isi Piringku”, bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta organisasi masyarakat.
Para ahli demografi menilai, temuan BGN ini menjadi peringatan penting bagi arah pembangunan manusia Indonesia menjelang Visi Indonesia Emas 2045.
Kualitas SDM dinilai akan sangat bergantung pada investasi negara dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan gizi anak.
Peneliti dari Lembaga Demografi Universitas Indonesia (LDUI), Rini Astuti, mengatakan bahwa peningkatan jumlah penduduk miskin produktif tanpa peningkatan kualitas gizi bisa menjadi “bom waktu” demografi.
“Bonus demografi bisa berubah menjadi beban demografi jika tidak disertai peningkatan kualitas SDM. Akses terhadap pendidikan dan gizi menjadi faktor kunci,” ujarnya saat dihubungi terpisah, Rabu (8/10/2025).
Pemerintah berencana memperluas cakupan program MBG pada 2026 dengan menambah dukungan anggaran dan mitra lokal, termasuk pelibatan UMKM penyedia bahan pangan dan koperasi sekolah.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus membuka lapangan kerja baru di sektor lokal.
Dadan menegaskan bahwa BGN akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi rutin untuk memastikan efektivitas program.
“Kami tidak hanya fokus pada angka pertumbuhan penduduk, tetapi pada kualitas generasi yang lahir. Itu yang akan menentukan masa depan Indonesia,” katanya menutup paparan.
Pernyataan Kepala BGN Dadan Hindayana menyoroti tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas gizi.
Dengan sebagian besar pertumbuhan penduduk disokong oleh keluarga miskin dan rentan, pemerintah perlu mempercepat upaya intervensi gizi, pemerataan pendidikan, serta pengentasan kemiskinan.
Leave a Reply