JOSS.CO.ID — Rencana Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan untuk membentuk family office kembali jadi sorotan setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak memakai APBN sebagai sumber pembiayaannya.
Apa sebenarnya family office itu? Kenapa pemerintah pusat menolak mendanainya dengan anggaran negara? Simak fakta lengkapnya berikut.
Apa Itu Family Office?
Family office, juga dikenal sebagai Wealth Management Consulting (WMC), adalah firma yang mengelola kekayaan individu atau keluarga sangat kaya.
Layanan ini mencakup pengelolaan investasi, pajak, perencanaan warisan, dan proteksi aset.
Tujuannya untuk menarik modal internasional ke dalam negeri, menyediakan fasilitas keuangan one-stop service untuk investor besar dan mendorong investasi ke sektor riil tanpa beban birokrasi berat
Rencana pengembangan family office telah digagas sejak 2024 dan diproyeksikan akan diletakkan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) finansial di Bali.
Menurut rencana, Luhut menargetkan agar fasilitas family office bisa mulai beroperasi tahun 2025.
Pendirian tahap persiapan mulai berjalan sejak Februari 2025, namun masih belum rampung secara struktural.
Pemerintah juga sudah meminta masukan dari investor global seperti Ray Dalio (pendiri Bridgewater Associates) dalam merancang konsep ini.
“Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana.” di Kantor DJP, Jakarta, dikutip dari detikfinence, Senin (13/10/2025)
Purbaya menegaskan bahwa ia tidak akan mengalihkan pos APBN untuk mendirikan family office. APBN akan digunakan untuk program yang “tepat, harus tepat sasaran dan tidak bocor.”
Dia juga menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam detail rancangan proyek ini “Saya belum terlalu ngerti konsepnya… jadi saya nggak bisa jawab.”
Dengan ditolaknya dana APBN, skema alternatif yang mungkin termasuk Dana Swasta / investor institusional, keterlibatan modal swasta bisa menjadi jalan keluar.
Kerjasama publik-swasta (PPP), model bagi hasil atau kerja sama operasional. Dedikasi dana dari instansi non-APBN misalnya dana dari BUMN, lembaga keuangan publik, atau sumber lain dan Investasi asing langsung
Memperbolehkan investor global menjadi mitra pembiayaan utama.
Namun, detail konkret belum dipaparkan lembaga terkait — masih dalam tahap pembahasan internal DEN.
Potensi positifnya meningkatkan arus modal asing ke Indonesia, mendorong sektor keuangan dan investasi dan posisi Indonesia sebagai pusat keuangan regional
Risiko dan tantangannya ketidakjelasan regulasi pajak, potensi persepsi “peluang penghindaran pajak”, ketidakpastian pendanaan bila tidak ada jaminan APBN dan resistensi publik terhadap skema “istimewa untuk orang kaya”
Media nasional, seperti CNN Indonesia, sudah mencermati bahwa Purbaya “emoh APBN” untuk family office. (CNN Indonesia)
Beberapa pihak mengkritisi bahwa usulan ini bisa menciptakan kesan bahwa negara memberikan fasilitas eksklusif bagi kelompok elit.
Langkah Berikutnya adalah DEN harus menyusun draf pendanaan non-APBN secara transparan, pemerintah wajib memaparkan regulasi pajak dan legalitas, pemantauan publik dan media untuk menjaga akuntabilitas dan evaluasi ulang jika skema kurang relevan atau ada potensi konflik kepentingan
Usulan family office dari Luhut membawa visi menarik bagi pengembangan keuangan dan investasi Indonesia. Namun, penolakan Purbaya terhadap pemanfaatan APBN memunculkan tantangan besar dalam hal pembiayaan dan legitimasi publik.
Konsep ini masih jauh dari eksekusi final — keberhasilan atau kegagalan sangat bergantung pada rancangan pendanaan alternatif, keterbukaan regulasi, dan respons publik.
Leave a Reply